Kota Batu, Bhirawa
Senin (19/5), Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf mengunjungi IIBS Al-Hikmah Kota Batu dalam upaya menyediakan modul yang tepat dalam merealisasikan dan melaksanakan SR.
Dalam mempersiapkan modul untuk Sekolah Rakyat ini, Saifullah Yusuf memberikan apresiasi kepada Internasional Islamic Boarding School (IIBS) atau Pondok Pesantren (Ponpes) Internasional Al-Hikmah yang berada di Desa Giiripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Karena ponpes ini bersedia berbagi pengalaman dan teknologinya untuk persiapan modul untuk SR.
Ponpes Al Hikmah ini dipilih karena sistem pembelajarannya dinilai ada kecocokan dengan draf kurikulum yang disusun untuk Sekolah Rakyat. Perbedaannya, Al Hikmah bernuansa islami, sedangkan Sekolah Rakyat bersifat umum.
“Nantinya, Sekolah Rakyat akan menjadi sekolah yang berasrama, jadi membutuhkan metode pendidikan 24 jam. Selain memiliki kurikulum formal, di Sekolah Rakyat juga akan ada kurikulum pendidikan karakter,” ujar Gus Ipul, panggilan akrab Saifullah Yusuf saat berkunjung ke Ponpes Al-Hikmah Kota Batu, Senin (19/5).
Pada kunjungannya ini, Mensos melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU dengan Pembina Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Al Hikmah, Ustad Ir Shakib Abdullah. Kemensos dan Yayasan LPI Al Hikmah sepakat untuk mengadakan kerja sama terkait dukungan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui bidang pendidikan.
Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi beberapa hal. Antara lain, pelaksanaan dan dukungan untuk kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat, kajian dan penelitian bidang pendidikan, serta sinergi peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.
Meskipun Kemensos menjadi penanggung jawab dalam program Sekolah Rakyat, Gus Ipul memastikan bahwa pihaknya tidak bekerja sebdiri dalam merealisasikan sekalgus mengoptimalkan pengoperasian SR.
Ada beberapa Kementrian yang mendukungnya seperti, Kemendikmen, Kemendikti, Kemendagri, Kemen PUPR, Kemenag, bahkan Kemen PPPA, Kemenkes, dll juga akan ikut mendukung dalam pengoperasian SR.
“Penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini adalah inisiasi dari bapak Presiden. Dan sesuai arahan bapak Prabowo pengentasan kemiskinan dan juga Sekolah Rakyat ini adalah kerja bersama dari semua kementrian,” ujar Gus Ipul.
Saat ini sudah ada 53 titik sekolah/gedung yang sudah dinyatakan layak sebagai tempat penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Dan jumlah tersebut akan dapat menampung sebanyak 3.800 siswa SR.
“Sebanyak 53 gedung ini sekarang sedang dalam tahap renovasi untuk memperbaiki fasilitas yang ada. Gedung- gedung tersebut merupakan aset milik Negara, mulai aset Kemensos hingga aset milik pemda baik Kota, Kabupaten, maupun Provinsi,” jelas Gus Ipul.
Dan dari tahap pertama sebanyak 53 titik SR ini, dibutuhkan sekitar 1000- 1600 guru dan tenaga kependidikan. Dan saat ini secara simultan, guru dan tenaga kependidikan serta kepala sekolah untuk SR mulai dilakukan proses perekrutan.
“Selain 53 titik yang sudah ada, Kemensos juga sudah menerima puluhan usulan tempat Sekolah Rakyat dari pemda yang saat ini sedang disurvey. Dan kita harapkan di tahun 2025 ini Sekolah Rakyat bisa diselenggarakan di 100 titik dimana semuanya sudah dalam proses,” tambah Gus Ipul.
Penandatanganan MoU ini juga menjadi bukti sinergitas pemerintah dengan swasta, terutama dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Dalam kajian ini, Al Hikmah Boarding School Batu memiliki Learning Management System (LMS) berbasis teknologi berupa aplikasi bernama Sekolahku.
Dalam LMS tersebut berisi basis data peserta didik, seperti alur pembelajaran, indikator capaian belajar, dll. LMS ini dinilai menjawab tantangan serta jaminan mutu Sekolah Rakyat yang juga berbasis teknologi dan setara dengan Al Hikmah Boarding School. [nas.gat]
