DPRD Pamekasan, Bhirawa. – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan menggelar rapat paripurna penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Bupati Pamekasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2027.
Paripurna dipimpin Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, hadir Bupati Pamekasan, K.H. Kholilurahman, pimpinan DPRD, Sekdakab Pamekasan, Taufikurrahman, perwakilan Korpimda, Kepala OPD dan rapat dihadiri 38 anggota Dewan, pada Rabu (14/10).
Di acara tersebut, Fraksi-fraksi di DPRD Pamekasan, tidak semuanya membacakan pokok-pokok pikiran, koreksi, usulan dan untuk mendapat penjelasan terhadap nota keuangan Bupati yang termaksud.
Nanun Fraksi-fraksi yang dimaksud langsung menyerahkan makalah berisi pokok-pokok pikiran kepada pimpinan rapat. Adapun Fraksi tersebut, yaitu Fraksi PKS, Fraksi-fraksi Nasdem, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PBB.
Fraksi Gelora Perjuangan, melalui juru bicara Zulfikar, meminta penyusunan anggaran keuangan APBD TA 2027 secara gamblang dan rigid berdasar Permendagri No. 77 Tahun 2020, yabg ditemukan adanya ketidak-sinkronan atau tidak konsisten angka-angka dengan KUA-PPAS.
Adapun trunding topik berkenan aspek pelayanan kesehatan dan iklim investasi menjadi momentum dalam pembahasan APBD TA 2027.
Selain itu, program dalam pandanaan UHC perlu kajian berkaitan anggaran di Dinas Kesehatan, supaya bisa mendukung program UHC 2027 senilai Rp. 63 milyar dalam KUA-PPAS.
Fraksi Persatuan Pembangunan, melalui jubirnya, Moh Rosid Ansori, catatan mengenai evaluasi PAD Ta 2027 yang proyeksikan Rp. 1,74 triliun atau mengalami kontraksi sekitar minus 12,99 persen atau kurang 260,48 milyar, dibanding lima tahun terakhir.
“Pendapatan PAD kami perlu mendapatkan penjelasan rasional, mengingat pada 2025 PAD pernah menyentuh diangkat 376,4 milyar, namun melandasi di tahun 2026. FPP minta rincian target dan realisasi PAD,” ungkapnya.
FPP, juga menyoroti belanja daerah 2027 dianggarkan Rp. 1,861 triliun menyusut, berkurang 174,15 milyar. Alokasi belanja operasional mengunci 82,19 persen dari APBD 2027.
“Catatan kami membiarkan 4/5 habis belanja operasional adalah indikasi kekacauan fiskal yang rekom. FPP Mendesak ada kajian dan melakukan efesiensi,” tandas Rois.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) mengapresiasi nota keuangan Bupati menerangkan PAD Pamekasan mengalami kenaikan, setelah ditelisik penjelasannya ditemukan angka penurunan.
“FPKB mengajak kepada eksekutif dan legislatif berupaya maksimal mewujudkan peningkatan PAD untuk pembangunan, pelayanan dan kesejahteraan. Kita harusnya malu pada rakyat karena biaya operasional kita besar,” ucapnya.
Sementara Bupati Pamekasan, K.H. Kholilurahman, ketika ditanya awak media soal beberapa koreksi dan usulan yang disampaikan Fraksi-fraksi di DPRD Pamekasan akan mempelajari lebih dulu bersama Tim anggaran.
“Koreksi sejumlah Fraksi tidak ditemukan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada noya keuangan APBD TA 2027. Itu karena belum memahami cara membaca uraian APBD TA 2027,” ucapnya.
Mantan anggota DPR RI ini, mengapresiasi kerja anggota dewan menyampaikan pandangan, koreksi dan usulan, nanti akan kita sampaikan pada rapat paripurna dengan agenda Jawaban Bupati. [din.dre]
