Pemkab Madiun, Bhirawa. – Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto, SH., M.Ak., menegaskan bahwa sinkronisasi antara program Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mutlak diperlukan. Pembangunan desa merupakan bagian sangat penting dari pembangunan daerah, mengingat desa menjadi ujung tombak pelayanan sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Hal itu disampaikan Bupati saat memberikan arahan dalam Sarasehan Sinkronisasi Program Unggulan Pemda dengan Program Pembangunan Desa se-Kecamatan Jiwan, yang digelar di Pendopo Balai Desa Metesih, Selasa (13/10/2026).
“Kami mengajak desa untuk bersinergi melalui program ASRI – Aman, Sehat, Resik, dan Indah – yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jumat. Mohon dukungan dari seluruh desa, karena tahun depan hingga Juli akan ada penilaian Adipura,” ujarnya.
Oleh karena itu, perencanaan pembangunan desa harus selaras dengan arah kebijakan Kabupaten Madiun agar tercipta pembangunan yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan. Sinkronisasi perencanaan pembangunan desa Tahun Anggaran 2027 ini dilakukan untuk menyamakan arah kebijakan dengan visi dan misi Kabupaten Madiun BERSAHAJA: Bersih, Sehat, Sejahtera.
Sementara itu, Wakil Bupati Madiun, Drs. Putnomo Hadi, menjelaskan empat hubungan pokok antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Pertama, unsur pembinaan dan pengawasan. Kedua, fasilitasi dan evaluasi terhadap Peraturan Desa. Ketiga, penyaluran kewenangan serta dana Alokasi Desa dan Dana Desa, yang dalam penyalurannya memerlukan pembinaan dan pengawasan dari Bupati melalui Camat kepada Pemerintah Desa.
Keempat, koordinasi wilayah. Camat sebagai kepanjangan tangan Bupati wajib memfasilitasi kinerja pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan agar berjalan baik, transparan, akuntabel, dan profesional, sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.
Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Jiwan, Puguh Wijayanto, S.STP., unsur Forkopimcam Jiwan, para Kepala Desa se-Kecamatan Jiwan, Kepala Puskesmas, penyuluh KB dan pertanian, perangkat desa, anggota BPD, pendamping desa, keluarga penerima manfaat PKH, pengurus BUMDes, serta perwakilan lembaga kemasyarakatan lainnya. [dar.kt]
