DPRD Jatim, Bhirawa. – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendorong pengembangan program Millennial Job Center (MJC) untuk memperkuat daya saing pedagang pasar tradisional sekaligus membuka peluang kerja berbayar bagi generasi muda di tengah tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jatim.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Indriani Yulia Mariska, mendorong program MJC menjembatani dua kebutuhan tersebut melalui proyek profesional berbayar.
Menurut Indriani, pengembangan MJC perlu diarahkan agar tidak berhenti pada pelatihan keterampilan. Program ini harus mampu mempertemukan kompetensi generasi muda dengan kebutuhan nyata pelaku usaha, termasuk pedagang pasar tradisional yang menghadapi persaingan perdagangan daring.
“MJC harus mampu membuka peluang kerja yang nyata bagi generasi muda. Kita punya banyak talenta dengan keterampilan di bidang desain, fotografi, dan pemasaran digital. Di sisi lain, pedagang pasar membutuhkan dukungan untuk mengembangkan usaha. Keduanya bisa dipertemukan melalui proyek yang jelas dan berbayar,” ujar Indriani, Rabu (14/10).
Berdasarkan Direktori Pasar Rakyat 2024 Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Timur memiliki 2.574 pasar rakyat. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya potensi ekonomi kerakyatan yang perlu diperkuat, terutama dalam menghadapi perubahan pola belanja masyarakat.
Namun, banyak pedagang masih menghadapi tantangan dalam memperluas pemasaran, membuat katalog produk, mengelola keuangan, hingga memanfaatkan teknologi digital.
Padahal, kebutuhan tersebut dapat menjadi peluang kerja bagi generasi muda yang memiliki kompetensi sesuai. Indriani yang juga anggota Komisi E ini, penguatan pasar rakyat tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik dan revitalisasi fasilitas.
Peningkatan kapasitas pedagang serta pemanfaatan keterampilan generasi muda juga harus menjadi bagian dari strategi pengembangan pasar tradisional.
“Pedagang pasar jangan dibiarkan berjuang sendiri menghadapi perubahan zaman. Mereka membutuhkan pendampingan agar produknya semakin dikenal dan jangkauan pasarnya lebih luas. Sementara itu, anak-anak muda perlu diberi ruang untuk menerapkan keahliannya sekaligus memperoleh penghasilan,” tegasnya.
Melalui skema MJC Pasar Rakyat, talenta muda dapat dilibatkan dalam proyek pembuatan katalog digital, pengelolaan WhatsApp Business, produksi foto dan video produk, penyusunan materi promosi, hingga pencatatan keuangan sederhana.
Pendampingan tersebut diharapkan tidak hanya membantu pedagang meningkatkan daya saing, tetapi juga memberikan pengalaman profesional, portofolio, dan pendapatan bagi generasi muda.
Dorongan pengembangan MJC Pasar Rakyat juga berkaitan dengan tantangan ketenagakerjaan di Jawa Timur. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 6.154 pekerja di Jatim terkena PHK sepanjang Januari-September 2026.
Angka tersebut menempatkan Jatim di posisi ketiga nasional berdasarkan laporan PHK dalam sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Bagi Indriani, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah memperluas pendekatan penciptaan kerja, termasuk melalui proyek-proyek yang dapat dikerjakan sesuai kompetensi tenaga kerja muda.
“Jangan sampai program peningkatan keterampilan hanya menghasilkan sertifikat, tetapi peserta tidak mendapatkan kesempatan kerja. Kita perlu memastikan ada kebutuhan nyata yang bisa dikerjakan, ada proyeknya, dan ada pembayaran atas pekerjaan tersebut,” ujarnya.
Ia mendorong Pemprov Jatim mengembangkan proyek percontohan MJC Pasar Rakyat dengan melibatkan Disnakertrans, Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM, pengelola pasar, serta paguyuban pedagang.
Sebagai usulan awal, proyek percontohan dapat berlangsung selama tiga bulan dengan melibatkan 100 talenta muda untuk mendampingi 200 pedagang melalui 100 paket proyek berbayar. Skema tersebut masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dan kemampuan anggaran pemerintah daerah.
Selain pendampingan digital, program dapat diarahkan untuk memperluas akses pemasaran produk pedagang melalui kerja sama dengan koperasi, hotel, restoran, pusat oleh-oleh, dan jaringan pemasaran lainnya.
“Yang ingin kita dorong adalah program yang manfaatnya dirasakan kedua belah pihak. Pedagang memperoleh dukungan untuk mengembangkan usaha, sedangkan generasi muda mendapatkan kesempatan kerja dan penghasilan. Jadi, dampaknya harus bisa diukur, bukan sekadar dihitung dari jumlah peserta pelatihan,” tandasnya.
Indriani juga mendorong DPRD Jatim mengevaluasi alokasi anggaran dan capaian MJC 2026, khususnya jumlah peserta yang benar-benar memperoleh proyek berbayar serta keberlanjutan penghasilan setelah program selesai.
Evaluasi juga perlu mencakup perkembangan usaha pedagang, mulai dari pemanfaatan pemasaran digital, perluasan jaringan penjualan, hingga perubahan omzet.
Dengan evaluasi yang terukur, MJC Pasar Rakyat diharapkan menjadi salah satu upaya memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus membuka peluang kerja bagi generasi muda di Jawa Timur. [geh.dre]
