Kota Batu, Bhirawa
Masih banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kota Batu masih menjadi permasalahan yang menuntut adanya solusi dari pemerintah kota (pemkot).
Selain itu belum adanya basis data ketenagakerjaan yang lengkap, serta rendahnya tingkat keterampilan tenaga kerja lokal juga berdampak pada rendahnya upah yang mereka terima.
Menanggapi hal ini Wali Kota Batu, Nurochman mengatakan pihaknya akan melakukan kordinasi tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Forum tripartit dinilai sangat penting untuk menjaga stabilitas dunia kerja.
Wali Kota akan mengajak forum tripartit untuk mencari titik temu atau solusi dalam memenuhi kepentingan pekerja maupun pengusaha Apalagi saat ini tengah terjadi dinamika perekonomian yang berdampak kurang menguntungkan pada sektor ketenagakerjaan.
“Pemerintah tidak hanya hadir untuk memungut pajak, tetapi juga memastikan agar hubungan industrial berjalan harmonis dan hak-hak pekerja tetap terlindungi,” tegas Nurochman.
Karena itu bebetapa langkah strategis tengah dipersiapkan Pemerintah Kota Batu. Di antaranya menciptakan forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), program 1000 Sarjana, serta pembukaan peluang investasi melalui perizinan yang lebih mudah, transparan, dan akuntabel.
Diketahui, Forum Tripartit yang digagas walikota ini melibatkan beberapa organisasi pengusaha dan ketenagakerjaan. Di antaranya, Dewan Pengupahan, PHRI, APINDO, SPSI. Namun Batu merupakan Kota Wisata dimana memiliki pendekatan ketenagakerjaan berbeda dengan Kota Industri.
“Karena itu penguatan SDM lokal, pelatihan vokasi, hingga perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan harus menjadi fokus bersama,” jelas Nurochman.
Diketahui, sejumlah karyawan perusahaan swasta di Kota Batu telah mengadukan keluhan terkait ketenagakerjaan kepada Pemkot Batu dan Polres setempat.
Keluhan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto di ruang kerjanya. Audiensi dengan tujuan mencari penyelesaian damai sengketa ketenagakerjaan ini juga dihadiri Kepala Polisi Resor (Kapolres) Batu, AKBP Andi Yudha Pranata.
Heli Suyanto menyatakan bahwa pemerintah kota berkomitmen mendorong penyelesaian yang adil dan damai tanpa memperpanjang polemik. Sengketa ketenagakerjaan ini harus diselesaikan melalui komunikasi terbuka dan itikad baik dari kedua belah pihak.
“Dalam proses ini kami meminta agar perusahaan dapat mengabaikan kesepakatan kerja yang menjadi hambatan. Mari saling terbuka, sehingga tidak ada yang dirugikan,” ujar Heli.
Dengan demikian pemkot bersama kepolisian tidak hanya mendukung keberlangsungan usaha, tetapi juga memastikan hak-hak pekerja bisa terlindungi. (nas.dre)