Jombang, Bhirawa
Kepala Desa di Kabupaten Jombang mengaku tidak dilibatkan dalam proses rekrutmen karyawan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Proses perekrutan karyawan KDKMP di Kabupaten Jombang ini pun menuai tanggapan setelah beredar informasi calon nama karyawan KDKMP di beberapa kecamatan di Kabupaten Jombang. Hal tersebut membuat para kepala desa di Kabupaten Jombang resah.
Pada informasi calon nama karyawan KDKMP yang beredar, tercatat nama KDKMP setiap kecamatan, nama, NIK, kecamatan, kabupaten, nomor telepon seluler, posisi dan nama yang merekomendasikan.
Terdapat puluhan nama KDKMP dari berbagai kecamatan di Kabupaten Jombang yang tertulis dalam data tersebut.
Sementara pemerintah desa maupun pengurus koperasi mengaku belum pernah terlibat dalam proses seleksi.
Kepala Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang Khoiman, mengatakan, pihak desa belum memperoleh penjelasan resmi terkait mekanisme perekrutan tenaga kerja KDKMP.
“Desa tidak tahu siapa yang merekrut dan dasar perekrutannya seperti apa,” kata Khoiman, Selasa (12/05).
Dia menuturkan, sebelumnya memang ada arahan agar setiap desa segera menyiapkan enam orang calon karyawan KDKMP. Menurutnya, pemerintah desa maupun pengurus koperasi belum pernah mengajukan nama.
“Belum ada penyetoran nama dari desa maupun pengurus koperasi. Tetapi daftar calon karyawan sudah beredar,” ungkapnya.
Khoiman menyebutkan, keresahan para kepala desa makin meningkat karena muncul dugaan adanya campur tangan pihak tertentu dari luar dalam penentuan nama calon karyawan KDKMP.
Dia menegaskan pemerintah desa pada prinsipnya tidak mempermasalahkan siapa pun yang direkrut selama prosesnya terbuka dan melibatkan warga desa yang memiliki kompetensi.
Pihak desa juga mengaku belum memahami sistem pengelolaan KDMP, termasuk juga terkait sumber anggaran dan mekanisme penggajian pegawainya.
“Sampai sekarang kami belum tahu gajinya dari mana dan besarannya berapa,” tuturnya.
Dia berharap pemerintah segera memberikan kejelasan regulasi agar program KDMP tidak menimbulkan permasalahan ke depan.
Hal yang sama juga disampaikan Kepala Desa Balongbesuk, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Mochamad Saifur.
Saifur mengatakan, pemerintah desa dan pengurus koperasi belum pernah mendapatkan penjelasan secara rinci tentang tata cara perekrutan karyawan.
“Di media sosial sudah banyak nama beredar. Padahal regulasinya sendiri kami belum memahami,” tuturnya.
Saifur menambahkan, masyarakat selama ini banyak menanyakan cara pendaftaran kepada kepala desa. Akan tetapi, pihak desa kesulitan memberikan jawaban karena minimnya informasi.
Dia berharap proses perekrutan dilakukan secara terbuka dan disosialisasikan kepada seluruh pemerintah desa serta pengurus koperasi.
“Kalau memang dikelola Agrinas, setidaknya ada pemberitahuan dan sosialisasi yang jelas,” ucap dia.
Menurut Saifur, kepala desa dan pengurus koperasi saat ini menjadi sasaran pertanyaan masyarakat terkait proses perekrutan yang dinilai tertutup.
Dia pun menegaskan bahwa, desa bisa mengambil langkah tegas apabila nantinya ada aktivitas operasional tanpa koordinasi dengan pemerintah desa maupun pengurus koperasi..
“Karena lahan dan asetnya masih milik desa,” tandasnya.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang, Hari Purnomo saat dikonfirmasi membantah keterlibatan dirinya terkait nama ‘Pak Hari’ yang tercantum dalam data rekrutmen karyawan KDKMP yang beredar.
“Itu bukan saya selaku Kepala Dinas Koperasi,” kata Hari Purnomo.
“Sampai saat ini Dinas Koperasi tidak masuk dalam proses tersebut,” imbuhnya.
Hari Purnomo menjelaskan, pada Rabu (13/05) pihaknya bersama Satgas KDKMP menggelar rapat evaluasi terkait perkembangan KDKMP secara umum di Kabupaten Jombang.
Sementara saat dikonfirmasi terkait adanya nama sejumlah tokoh politik dan tenaga ahli bupati dalam daftar data yang beredar, Hari Purnomo memilih tidak memberikan tanggapan lebih jauh.
“Terkait itu saya tidak komentar,” tandasnya lagi.
Hari Purnomo juga mengaku tidak mengetahui informasi mengenai keberangkatan sejumlah calon karyawan KDKMP ke Kabupaten Nganjuk menggunakan tiga bus, termasuk sumber pembiayaan kegiatannya. [rif.kt]
