DPRD Jatim, Bhirawa
Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Rabu (13/5/2026).
Melalui juru bicara fraksi, MH. Rofiq, Fraksi Gerindra mengapresiasi berbagai capaian pembangunan Pemprov Jatim selama tahun 2025, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang berada di atas rata-rata nasional, penurunan angka kemiskinan, membaiknya rasio gini, hingga meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Meski demikian, Gerindra menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait pemerataan pembangunan, kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, hingga tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur harus semakin inklusif dan merata. Jangan sampai hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, sementara kawasan Madura, tapal kuda, wilayah selatan, dan kantong kemiskinan tertinggal,” ujar Rofiq dalam rapat paripurna.
Fraksi Gerindra juga mendorong agar program penanggulangan kemiskinan diperkuat melalui validitas data sosial ekonomi yang lebih akurat serta koordinasi lintas OPD dan pemerintah kabupaten/kota.
Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan turut menjadi sorotan. Gerindra meminta Pemprov Jatim memperluas akses pendidikan menengah, meningkatkan daya tampung SMA dan SMK, serta memberi perhatian lebih kepada siswa dari keluarga kurang mampu, wilayah kepulauan, pesantren, hingga penyandang disabilitas.
Di bidang kesehatan, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya pemerataan layanan kesehatan, khususnya di wilayah Madura, kepulauan, dan kawasan timur Jawa Timur.
“Pemerataan alat kesehatan, prasarana, dan tenaga kesehatan harus terus diperhatikan agar layanan kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Tak hanya itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas tenaga kerja di tengah menurunnya angka pengangguran terbuka.
Pemerintah diminta memperkuat pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, hingga perluasan lapangan kerja formal yang sesuai kebutuhan industri.
Salah satu poin penting yang menjadi perhatian Gerindra adalah pengelolaan BUMD. Fraksi Gerindra meminta tata kelola BUMD diperkuat melalui sistem yang lebih profesional, sehat, dan terukur.
“Penilaian kinerja BUMD harus berbasis indikator yang jelas, mulai dari kesehatan keuangan, kontribusi dividen, kualitas aset, tata kelola, hingga dukungan terhadap misi pembangunan daerah,” tegas Rofiq.
Gerindra juga meminta setiap penyertaan modal kepada BUMD harus disertai rencana bisnis yang jelas dan dapat dievaluasi secara berkala.
Selain BUMD, Fraksi Gerindra turut menyoroti pentingnya reformasi birokrasi dan transformasi digital agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, sederhana, dan transparan.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Gerindra juga mendorong penguatan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah serta memperkuat konektivitas ekonomi masyarakat.
Di akhir pandangannya, Fraksi Gerindra menyatakan menerima dan menyetujui LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dengan sejumlah rekomendasi perbaikan yang diharapkan menjadi bahan penyempurnaan kebijakan pembangunan Jawa Timur ke depan.
“Catatan dan rekomendasi ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama agar pembangunan Jawa Timur semakin merata, berkeadilan, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya. [geh.kt]
