Pondok pesantren sejatinya adalah benteng moral, tempat di mana ilmu agama disemai untuk mencetak generasi yang berakhlak mulia. Namun, alangkah hancurnya hati melihat berita beruntun mengenai kekerasan seksual yang menimpa santriwati di berbagai daerah. Data Komnas Perempuan dan pemberitaan media menunjukkan kasus ini bak fenomena gunung es-kasus yang mencuat mungkin hanya sebagian kecil dari kenyataan pahit yang terjadi.
Laporan terbaru pada Mei 2026 ini kembali menghentak kita, di mana puluhan santriwati di Pati, Jawa Tengah, diduga menjadi korban pelecehan oleh pengasuh pondok pesantren. Hal yang paling memilukan adalah pola kekerasan yang terus berulang: memanfaatkan relasi kuasa. Pelaku, yang berkedok tokoh agama atau guru, sering kali menggunakan doktrin kepatuhan mutlak (ta’dhim) untuk memanipulasi korban, bahkan mengancam keberkahan ilmu jika menolak.
Ini adalah bentuk penyalahgunaan otoritas yang sangat keji. Agama dijadikan alat untuk melegitimasi perilaku amoral. Doktrin-doktrin yang menempatkan pemimpin pesantren atau ustaz di atas segala-galanya, membuat santriwati takut bersuara, malu, dan merasa bersalah, padahal mereka adalah korban.
Saya mendesak aparat penegak hukum untuk tidak kompromi dan mengusut tuntas kasus-kasus ini tanpa pandang bulu, termasuk memastikan pelaku mendapatkan pemberatan hukuman sesuai UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Tidak boleh ada lagi alasan “menjaga nama baik lembaga” yang justru mengorbankan masa depan puluhan santriwati.
Kementerian Agama, pengurus pesantren, dan masyarakat harus bersinergi menciptakan ruang aman. Pesantren harus memiliki sistem pengaduan yang aman dan berperspektif korban, bukan justru menyembunyikan kejahatan.
Santriwati datang ke pesantren untuk belajar, bukan untuk menjadi objek seksual dan kehilangan masa depannya. Kita tidak bisa berdiam diri. Budaya diam (culture of silence) harus kita patahkan bersama.
Nur Arida Pancawarni
Ibu rumah tangga, tinggal di Driyorejo Gresik
