Surabaya, Bhirawa – Laut bukan sekadar batas yang memisahkan negara. Bagi Indonesia dan Malaysia, laut justru menjadi ruang yang mempertemukan kepentingan ekonomi, lingkungan, keamanan, dan kehidupan masyarakat. Di kawasan yang memiliki hubungan geografis dan historis yang begitu dekat, persoalan kelautan tidak selalu dapat diselesaikan oleh satu negara secara sendiri-sendiri.
Pencemaran laut, eksploitasi sumber daya, perubahan iklim, aktivitas perikanan, hingga keamanan jalur pelayaran merupakan persoalan yang dapat melintasi batas wilayah. Karena itu, pengelolaan laut membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan masing-masing negara, tetapi juga pada kerja sama dan tata kelola bersama.
Di sinilah gagasan Collaborative Cross-Border Maritime Governance (CCBMG) menjadi relevan. CCBMG dapat dipahami sebagai model tata kelola kelautan lintas batas yang menempatkan kolaborasi sebagai fondasi dalam mengelola ruang dan sumber daya maritim secara berkelanjutan.
Penelitian kolaborasi intenasional indonesia malaysia, dengan judul Integrated Ocean Governance for Sustainable Blue Economy Growth and Maritime Resilience in Indonesia-Malaysia Maritime Corridors, yang diketuai oleh Assoc. Prof. Dr. Dra, Rachmawati Novaria, M.M., CIQaR., Bersama beberapa dosen dan mahasiswa baik dari Indonesia dan Malaysia , Prof Dr. Agus Sukrisrtyanto, MS, Dr. Roslin binti Ramli , Dra. Awin Mulyati, M.M . Thesna Widya Fandhyta , Haris Aiman Bin Abd Halim , Zalifa Putri Herdiana , . Glorry Aletta Akemi Sumarsono , Aprilia Putri Nabila. Kegiatan ini dilakukan hasil kolaborasi Fisip Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan UNiKL MIMET Malaysia.
Ketua tim peneliti Assoc. Prof. Dr. Dra, Rachmawati Novaria, M.M., CIQaR mengungkapkan Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kepentingan besar terhadap keberlanjutan laut. Laut menjadi sumber pangan, mata pencaharian, jalur perdagangan, pariwisata, serta ruang bagi berbagai aktivitas ekonomi. Malaysia juga memiliki kepentingan serupa.
“Kedekatan wilayah perairan kedua negara membuat berbagai persoalan kelautan memiliki keterkaitan yang tidak dapat dilepaskan dari hubungan bilateral,” jelas Nova.
Menurut Nova, kerja sama kelautan tidak cukup hanya dilakukan melalui pertemuan antarpemerintah. Tata kelola yang efektif membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, masyarakat pesisir, nelayan, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil. Karena itu, CCBMG dapat dibangun melalui lima dimensi utama. Pertama, Marine Environmental Governance, yaitu tata kelola lingkungan kelautan yang menekankan perlindungan ekosistem, pengendalian pencemaran, serta pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.
Kedua, Maritime Sustainability Partnership. Keberlanjutan maritim membutuhkan kemitraan yang melibatkan berbagai aktor. Pemerintah tidak dapat bekerja sendirian ketika persoalan yang dihadapi menyangkut masyarakat pesisir, industri perikanan, pariwisata, maupun aktivitas ekonomi lainnya.
Ketiga, Transboundary Marine Cooperation. Laut tidak mengenal batas administratif sebagaimana daratan. Karena itu, koordinasi kebijakan, pertukaran data dan informasi, harmonisasi program, serta penyelesaian persoalan lintas batas menjadi bagian penting dari tata kelola kelautan Indonesia-Malaysia.
Keempat, Blue Economy. Pemanfaatan laut perlu diarahkan bukan hanya untuk menghasilkan keuntungan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan menjaga kemampuan ekosistem laut untuk terus memberikan manfaat bagi generasi berikutnya.
Kelima, Indonesia-Malaysia Collaboration sebagai ruang untuk memperkuat kerja sama bilateral. Kolaborasi dapat diwujudkan melalui koordinasi kelembagaan, pertukaran pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas, hingga pengelolaan persoalan maritim secara bersama.
Kelima dimensi tersebut kemudian bertemu dalam satu kerangka Collaborative Cross-Border Maritime Governance. Dalam model ini, kolaborasi bukan sekadar aktivitas tambahan, melainkan mekanisme utama yang menghubungkan kepentingan lingkungan, ekonomi, masyarakat, dan keamanan maritim.
Tujuan akhirnya bukan hanya laut yang lebih terjaga. Tata kelola yang kolaboratif juga diharapkan mampu menciptakan sustainable blue economy, memperkuat marine environmental sustainability, dan meningkatkan maritime resilience.
Ekonomi biru, misalnya, tidak seharusnya dimaknai sebatas meningkatkan nilai ekonomi dari laut. Pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan perlindungan ekosistem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek dari kebijakan kelautan, tetapi menjadi bagian dari proses pengelolaan laut itu sendiri.
Pada saat yang sama, ketahanan maritim juga perlu dipahami secara luas. Ketahanan bukan hanya mengenai keamanan wilayah, tetapi juga kemampuan masyarakat, institusi, dan ekosistem untuk menghadapi berbagai tekanan seperti perubahan iklim, pencemaran, bencana, maupun gangguan terhadap aktivitas ekonomi laut.
Indonesia dan Malaysia memiliki peluang untuk mengembangkan kerja sama maritim yang lebih terintegrasi. Bukan dengan menghilangkan batas kedaulatan masing-masing, tetapi dengan membangun mekanisme kerja sama yang memungkinkan kedua negara menangani persoalan yang memang bersifat lintas batas.
Pada akhirnya, laut dapat menjadi ruang kompetisi, tetapi juga dapat menjadi ruang kolaborasi. Pilihan pendekatan tata kelola akan menentukan bagaimana sumber daya laut dimanfaatkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Karena itu, membangun Collaborative Cross-Border Maritime Governance bukan sekadar menawarkan konsep baru dalam tata kelola kelautan. Gagasan ini merupakan dorongan untuk melihat laut Indonesia-Malaysia sebagai ruang bersama yang membutuhkan koordinasi, kemitraan, tanggung jawab, dan keberlanjutan. Jika kolaborasi tersebut dapat diperkuat, koridor maritim Indonesia-Malaysia tidak hanya menjadi jalur pergerakan manusia dan barang, tetapi juga dapat berkembang menjadi sustainable maritime corridor: koridor maritim yang produktif secara ekonomi, terlindungi secara ekologis, tangguh menghadapi berbagai risiko, dan memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua negara. [why]