DPRD Jatim, Bhirawa
Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan Surabaya, Rasiyo, menyoroti lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di kawasan Tembok Dukuh, Surabaya, Senin (11/5).
Menurut Rasiyo, seharusnya insiden tersebut tidak terjadi karena dalam program MBG sudah terdapat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memiliki standar operasional dan mekanisme pengawasan makanan sebelum dibagikan kepada siswa.
”Sudah ada SPPG, jadi standarisasi itu kan sudah ada di situ. Sehingga kalau keracunan itu ya mesti ada yang salah dalam memasak dan sebagainya,” ujar Rasiyo saat dikonfirmasi, Senin (11/5).
Rasiyo menjelaskan, makanan yang akan disajikan kepada siswa seharusnya melalui proses pengecekan terlebih dahulu oleh pihak SPPG untuk memastikan keamanan dan kualitas konsumsi.
”Perannya SPPG sebelum makanannya disajikan kepada anak ya dicek. Operasionalnya sejauh itu, makanya saya juga heran kenapa bisa terjadi,” katanya. Rasiyo juga menilai pengawasan dari Badan Gizi Nasional (BGN) belum berjalan optimal.
Menurut Rasiyo, BGN yang memiliki struktur hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota seharusnya aktif melakukan monitoring secara berkala. Pengawasan itu ya dari Badan Gizi Nasional. Kan ada di masing-masing provinsi kemudian di kabupaten/kota, itu yang harus turun. Kelihatannya memang enggak optimal. Dan meminta evaluasi menyeluruh dilakukan, terutama karena insiden serupa disebut terus berulang di sejumlah daerah.
”Kalau sudah ada kejadian satu harus dievaluasi, kenapa ini terjadi. Kemudian pengawasannya dibagi. Kalau enggak diawasi, ya namanya orang bisa saja lalai. Karena kejadian ini terus saja terjadi, maka harus dievaluasi kenapa bisa terjadi,” imbuh Rasiyo.
Diketahui, ratusan siswa dari belasan sekolah di kawasan Tembok Dukuh, Surabaya, diduga mengalami keracunan usai menyantap menu program MBG. Para siswa mengeluhkan pusing, mual, hingga muntah dan harus mendapatkan penanganan medis di sejumlah fasilitas kesehatan.
Sebagian siswa sempat dilarikan ke Puskesmas Tembok Dukuh. Namun mayoritas korban dievakuasi ke RS Ibu dan Anak IBI Jl Dupak, Surabaya untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Berdasarkan data sementara, sekitar 200 siswa dari 12 sekolah terdampak dalam insiden ini.
Sementara itu, Ketua Satgas MBG Jatim, Emil Elestianto Dardak mengatakan, pihaknya masih melakukan pengecekan dan pendataan terkait kondisi para siswa serta penyebab pasti insiden ini.
”Prof Erwin (Kadinkes Jatim) sedang mengecek bagaimana penanganan pertama dan situasinya. Jadi mohon waktu, hari ini juga kami akan memberikan informasi terbaru terkait hal ini,” ujar Emil saat ditemui Bhirawa usai menghadiri rapat Paripurna DPRD jatim.
Emil yang juga Wagub Jatim ini menambahkan, kewenangan pemberian sanksi terhadap penyelenggara program MBG dilakukan secara kolektif, terutama oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurutnya, BGN selama ini telah menerapkan sanksi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengalami insiden serupa. Kewenangan pemberian sanksi tentu dilakukan secara kolektif, tapi utamanya melalui BGN. BGN telah menerapkan sanksi untuk SPPG yang mengalami insiden-insiden.
”Efektivitas penerapan sanksi juga terus dievaluasi untuk memastikan adanya perbaikan dari pihak penyelenggara. Setelah diberi sanksi apakah ada perbaikan atau tidak, itu terus kami evaluasi,” imbuhnya.
Meski demikian, Emil meminta semua pihak fokus terlebih dahulu pada penanganan korban keracunan di Surabaya sebelum membahas lebih jauh terkait sanksi maupun evaluasi Program MBG. [geh.fen]
