Sampang, Bhirawa — Persoalan sampah di Kabupaten Sampang dinilai semakin mendesak dan menjadi masalah yang belum menemukan solusi komprehensif. Ormas Madura Asli (MADAS) Sedarah DPC Kabupaten Sampang mendatangi Komisi III DPRD Kabupaten Sampang untuk menyampaikan keluhan masyarakat terkait tumpukan sampah di wilayah utara Sampang yang tidak tertangani, Rabu (14/10/2026). Sampah dikumpulkan di bawah jembatan hingga berserakan ke jalan raya.
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman (DLH Perkim) Kabupaten Sampang, jumlah timbulan sampah di daerah ini mencapai 240 ton per hari. Namun, kapasitas pengelolaan yang mampu dilakukan dinas saat ini baru mencapai 20 ton per hari.
Perwakilan MADAS Sedarah diterima langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sampang, Baihaki Munir, didampingi perwakilan DLH Perkim Sampang, Camat Ketapang, serta Camat Sokobanah.
Baihaki Munir menyambut baik kedatangan dan laporan dari ormas tersebut. “Kami sangat berterima kasih atas pengaduannya. Bahkan sebagai bentuk komitmen mencari solusi, kami langsung mengundang dinas terkait dan camat setempat untuk hadir di sini bersama-sama,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa keberadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semakin banyak di Kabupaten Sampang menambah urgensi penanganan sampah yang lebih serius.
Sekretaris DPC MADAS Sedarah Kabupaten Sampang, Abdul Holik Ali Hudi, menyampaikan bahwa keluhan ini merupakan aspirasi masyarakat yang diterima pihaknya. Sebelumnya, pihaknya juga telah menggelar audiensi dengan DLH Sampang, namun solusi yang diberikan dinilai masih bersifat jangka pendek seperti kegiatan bersih-bersih saja.
“Kami menanyakan, bagaimana solusi jangka panjangnya? Khususnya tumpukan sampah di bawah Jembatan Nepa, Kecamatan Banyuates yang semakin menumpuk. Di sana belum ada Tempat Penampungan Sementara (TPS), sehingga sampah berserakan hingga ke jalan raya,” tegasnya.
Abdul Holik juga mengingatkan bahwa tumpukan sampah di bawah jembatan sangat berisiko saat musim hujan tiba. “Sampah tersebut berpotensi menghambat aliran air dan memperparah dampak banjir rob yang kerap melanda wilayah pesisir tersebut,” ungkapnya.
Sekretaris DLH Perkim Kabupaten Sampang, Imam Irawan, mengakui adanya keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di wilayah utara seperti Banyuates, Ketapang, dan Sokobanah.
“Keterbatasan ini bukan berarti kami berdiam diri. Kami melakukan efisiensi anggaran untuk mengalokasikannya bagi kebutuhan wilayah utara. Beberapa armada yang saat ini rusak berat akan kami perbaiki, dan nantinya armada tersebut akan difungsikan khusus untuk mengangkut sampah di wilayah utara,” jelas Irawan.
Ia kembali menegaskan kesenjangan antara jumlah timbulan dan kapasitas penanganan: “Setiap hari timbulan sampah mencapai 240 ton, sementara yang dapat kami kelola baru sekitar 20 ton.
Terkait rencana pengadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Irawan menjelaskan bahwa regulasinya sangat ketat dan prosesnya tidak mudah, di tengah situasi dana transfer ke daerah yang justru mengalami pengurangan. [lis.kt]
