Pemkab Kediri, Bhirawa. – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri mempercepat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mendukung digitalisasi data perlindungan sosial (Perlinsos).
Langkah ini dilakukan untuk menyiapkan agen Perlinsos yang bertugas membantu pendataan warga yang layak menerima bantuan sosial (bansos).
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menekankan pentingnya keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam gerakan tersebut.
Melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga, masyarakat diharapkan ikut mengidentifikasi warga yang membutuhkan bantuan, termasuk mereka yang selama ini belum tersentuh program bansos.
“Saya rasa gerakan peduli tetangga ini sangat baik, karena tetangga ini bisa tahu kondisi warga layak menerima bansos atau tidak,” kata Bupati Hanindhito, Selasa (13/10).
Menurut dia, warga yang secara ekonomi tergolong miskin tetapi belum menerima bansos dapat diusulkan melalui agen Perlinsos. Karena itu, percepatan aktivasi IKD menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri Wirawan menjelaskan, pihaknya mengoptimalkan 28 titik pelayanan kependudukan untuk melayani aktivasi IKD. Pelayanan juga dilakukan dengan mendatangi desa-desa.
Pada September 2026, pelayanan jemput bola menyasar 20 desa di Kecamatan Mojo dan melayani lebih dari 4.000 warga untuk aktivasi IKD. Kegiatan serupa berlanjut pada Oktober ini di desa-desa di Kecamatan Ngancar, Kayen Kidul, dan Wates.
“Dalam rangka mendukung program Perlinsos ini kita juga turun ke desa-desa melakukan percepatan aktivasi IKD,” ungkap Wirawan.
Selain mengoptimalkan pelayanan di desa dan titik pelayanan kependudukan, Dinas Dukcapil Kabupaten Kediri juga berkolaborasi dengan instansi lain. Pada 2 dan 5 Oktober 2026, Dinas Dukcapil bersama Dinas Sosial dan Polres Kediri melayani aktivasi IKD sekaligus pendaftaran agen Perlinsos bagi 388 anggota Polres Kediri.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri Subur Widono menyebutkan, kebutuhan agen Perlinsos di Kabupaten Kediri mencapai 3.725 orang. Hingga kini, sebanyak 3.637 orang telah terdaftar.
Agen tersebut dapat berasal dari unsur TNI, Polri, aparatur sipil negara (ASN), pemerintah desa melalui RT/RW, maupun masyarakat umum.
Selain membantu digitalisasi data keluarga penerima manfaat (KPM), agen Perlinsos juga diharapkan mengidentifikasi kelompok rentan dan warga yang dinilai membutuhkan bantuan sosial.
Di Kabupaten Kediri, tercatat 122.393 kepala keluarga (KK) dari total 615.926 KK merupakan penerima bansos, baik melalui Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Namun, hingga kini, baru 20.538 KK yang terdaftar atau terekam dalam data Perlinsos.
“Kami menargetkan hingga akhir tahun ini setidaknya 122.393 KK yang sebelumnya telah tercatat sebagai KPM bansos bisa selesai dilakukan digitalisasi data Perlinsos,” pungkas Subur menambahkan. [van.nov.hel]
