Oleh :
Novi Puji Lestari
Dosen FEB Universitas Muhammadiyah Malang.
Penghapusan utang bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat memberikan napas baru bagi para pelaku usaha kecil dalam menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. Dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan, banyak UMKM yang mengalami kesulitan melunasi utang, sehingga kebijakan penghapusan utang ini diharapkan mampu memberikan dorongan positif bagi keberlangsungan usaha mereka. Namun, agar tujuan mulia ini dapat benar-benar terealisasi dan tepat sasaran, kebijakan tersebut harus dikawal ketat. Pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kebijakan ini tidak disalahgunakan dan benar-benar menjangkau UMKM yang paling membutuhkan.
Kriteria UMKM penerima penghapusan utang
Kriteria UMKM penerima penghapusan utang menjadi aspek penting dalam memastikan kebijakan ini berjalan efektif dan tepat sasaran. Tidak semua UMKM yang memiliki utang layak mendapat penghapusan, sehingga diperlukan penilaian menyeluruh untuk menentukan siapa saja yang memenuhi syarat. Kriteria ini harus didasarkan pada kondisi keuangan, dampak ekonomi, serta potensi keberlanjutan usaha, sehingga penghapusan utang dapat benar-benar membantu pelaku usaha kecil yang paling membutuhkan dan memiliki peluang untuk bangkit serta berkontribusi kembali pada perekonomian.
Kriteria ini juga harus disesuaikan dengan dasar regulasi yang berlaku untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Di Indonesia, penghapusan utang UMKM umumnya merujuk pada regulasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta kebijakan dari Kementerian Koperasi dan UKM, yang mengatur mengenai restrukturisasi dan penghapusan kredit usaha kecil. Regulasi ini berfungsi sebagai landasan hukum yang memastikan proses penghapusan utang dilakukan secara objektif dan sesuai prosedur, sehingga hanya UMKM yang memenuhi kriteria yang dapat merasakan manfaat kebijakan ini tanpa risiko penyalahgunaan.
Dalam pelaksanaannya, regulasi ini juga memberikan pedoman bagi lembaga keuangan dan pihak terkait untuk menilai kelayakan penerima manfaat berdasarkan data keuangan yang objektif dan standar evaluasi tertentu. Misalnya, UMKM yang terdampak pandemi atau mengalami penurunan pendapatan signifikan sering kali menjadi prioritas dalam skema penghapusan utang. Selain itu, pelaku usaha yang memiliki rekam jejak baik dalam pengelolaan utang juga lebih diutamakan untuk memastikan bahwa bantuan ini diberikan kepada pihak yang memiliki komitmen dan potensi pemulihan usaha. Dengan kriteria yang jelas dan dasar hukum yang kuat, kebijakan penghapusan utang diharapkan dapat memulihkan sektor UMKM secara berkelanjutan dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional.
Selain dasar hukum dan kriteria yang ketat, kebijakan ini memerlukan kerja sama lintas sektor antara pemerintah, lembaga keuangan, dan asosiasi UMKM. Sinergi ini penting agar proses verifikasi dan pemantauan penerima penghapusan utang berjalan lancar dan efektif. Pemerintah perlu memastikan bahwa informasi tentang kriteria dan prosedur penghapusan utang tersebar dengan baik, sehingga para pelaku UMKM yang memenuhi syarat dapat segera mengakses bantuan ini tanpa hambatan. Di sisi lain, lembaga keuangan bertanggung jawab melakukan seleksi ketat sesuai pedoman yang ditetapkan, sambil tetap memberikan pendampingan agar UMKM yang dibantu memiliki peluang untuk berkembang. Melalui pendekatan kolaboratif ini, kebijakan penghapusan utang UMKM dapat menjadi solusi nyata untuk mendorong kebangkitan ekonomi di tengah situasi yang penuh tantangan.
Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas kebijakan
Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan penghapusan utang UMKM sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan ini sampai kepada penerima yang tepat dan digunakan sesuai tujuan. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dana atau kebijakan yang tidak tepat sasaran. Selain itu, akuntabilitas dalam setiap tahap proses, mulai dari seleksi penerima hingga pelaporan hasil, akan memastikan transparansi dan mencegah potensi kecurangan. Dengan sistem pengawasan yang efektif, kebijakan ini dapat berjalan secara adil, efisien, dan memberi dampak positif yang signifikan bagi pemulihan ekonomi UMKM.
Untuk itu, diperlukan peran serta berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga keuangan, hingga masyarakat, dalam memantau jalannya kebijakan ini. Pemerintah, melalui instansi terkait seperti Kementerian Koperasi dan UKM, harus memastikan adanya sistem pelaporan yang jelas dan mudah diakses oleh publik, sementara lembaga keuangan yang terlibat dalam restrukturisasi utang harus memastikan bahwa proses verifikasi dan penyaluran bantuan dilakukan dengan transparan. Selebihnya, untuk memastikan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas berjalan efektif dalam kebijakan penghapusan utang UMKM, berikut adalah tahapan solusi lanjutan yang dapat diterapkan.
Pertama, penyusunan sistem pelaporan yang terintegrasi. Langkah ini bisa dengan
membuat platform pelaporan digital yang memungkinkan pelaku UMKM, lembaga keuangan, dan pihak terkait untuk melaporkan status penghapusan utang secara transparan dan akurat. Sistem ini harus dapat diakses oleh publik dan pihak berwenang untuk memantau perkembangan dan hasil kebijakan.
Kedua, peningkatan kapasitas pengawasan. Artinya, perlu adanya penguatan kapasitas instansi pengawas seperti OJK, Kementerian Koperasi dan UKM, serta lembaga audit untuk melakukan pemantauan secara berkala. Hal ini mencakup pelatihan pengawasan bagi petugas di lapangan agar mereka dapat menangani pelaporan dan verifikasi data dengan cermat.
Ketiga, audit dan evaluasi berkala. Melakukan audit dan evaluasi rutin terhadap proses pelaksanaan kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan sesuai dengan tujuan dan tidak ada penyalahgunaan. Evaluasi ini juga penting untuk mengevaluasi dampak kebijakan terhadap pemulihan UMKM dan ekonomi secara keseluruhan.
Keempat, sanksi tegas bagi penyalahgunaan. Artinya, perlu dilakukan penyusunan mekanisme sanksi yang tegas bagi pihak yang terbukti menyalahgunakan kebijakan ini, baik itu pelaku UMKM yang tidak memenuhi syarat atau lembaga keuangan yang tidak transparan dalam proses verifikasi dan penyaluran bantuan. Sanksi ini harus jelas dan memberikan efek jera untuk menjaga integritas kebijakan.
Dengan tahapan solusi ini, diharapkan pengawasan dan akuntabilitas kebijakan penghapusan utang UMKM dapat terjaga dengan baik, memberikan manfaat maksimal bagi pelaku usaha kecil yang membutuhkan bantuan, dan menghindari potensi penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam implementasinya.
—————– *** ——————-
