Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah merupakan langkah masif dengan niat mulia: memutus rantai stunting, meningkatkan kualitas SDM, dan menggerakkan roda ekonomi rakyat lewat pemberdayaan UMKM lokal. Dengan anggaran raksasa yang dikucurkan, program ini membawa harapan besar bagi jutaan anak sekolah dan ibu hamil di seluruh pelosok negeri. Namun, di balik kemegahan target tersebut, terselip kekhawatiran yang sangat mendasar dan nyata di benak masyarakat, yaitu hantu korupsi.
Sebagai warga negara, saya merasa wajib mengingatkan bahwa anggaran besar selalu menjadi magnet bagi para pemburu rente. Ruang lingkup program MBG yang sangat luas-mulai dari pengadaan bahan baku seperti susu, telur, dan beras, hingga distribusi ke sekolah-sekolah terpencil-memiliki celah kebocoran yang sangat lebar. Indikasi penyelewengan, kongkalikong dalam penunjukan vendor, pemotongan anggaran di tingkat daerah, hingga penurunan kualitas makanan yang disajikan demi meraup keuntungan pribadi, bukanlah hal yang mustahil terjadi. Jika ini dibiarkan, alih-alih melahirkan generasi emas, kita justru sedang membiayai kemakmuran para koruptor.
Kita tidak boleh lupa pada sejarah kelam pengelolaan bansos di negeri ini. Ketika pengawasan lemah, hak rakyat miskin dengan mudahnya dikorupsi oleh segelintir oknum tidak bertanggung jawab. Kita tentu tidak ingin melihat anak-anak sekolah menerima makanan basi, porsi yang dikurangi, atau susu dengan kualitas rendah hanya karena anggarannya telah disunat di berbagai level birokrasi. Korupsi dalam program MBG bukan sekadar kejahatan keuangan negara, melainkan sebuah pengkhianatan terhadap masa depan bangsa.
Oleh karena itu, melalui surat pembaca ini, saya mendesak pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan seluruh lembaga pengawas untuk tidak main-main dalam mengawal program ini. Integritas harus diletakkan sebagai fondasi utama sejak tahap perencanaan, eksekusi, hingga evaluasi. Kita membutuhkan sistem pengawasan digital yang transparan dan dapat diakses oleh publik secara real-time. Setiap rupiah yang keluar harus jelas peruntukannya dan bisa ditelusuri oleh siapa saja. Selain itu, pelibatan masyarakat, komite sekolah, dan orang tua murid dalam mengawasi kualitas makanan di lapangan sangat krusial. Jangan biarkan program yang bertujuan mulia ini bernasib sama dengan proyek-proyek masa lalu yang kandas dan korup akibat lemahnya akuntabilitas.
Moh Sholikin
Warga Jambangan, Surabaya
