Ketua Komite lV DPD RI Utusan Jatim, Ahmad Nawardi
DPD RI Jakarta, Bhirawa. — Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengapresiasi rencana pemerintah memberikan dana awal pembukaan rekening tabungan bagi 200 juta rakyat Indonesia. Pembukaan rekening tersebut di perkirakan menelan anggaran 11 triliun rupiah.
Ketua Komite lV DPD RI, Senator Ahmad Nawardi menilai program pemerintah tersebut langkah positif untuk inklusi keuangan dan pemberian pelayanan yang mudah bagi rakyat yang tidak mampu terutama di daerah.
Namun Senator utusan Jawa Timur itu mengingatkan agar pemerintah tidak melupakan Bank Pembangunan Daerah (BPD). “Program ini harus dirancang untuk memperkuat, bukan melemahkan, Bank Pembangunan Daerah (BPD)”. Katanya.
Ia menyatakan Program rekening massal ini baik untuk literasi dan inklusi keuangan, tetapi jangan sampai likuiditas BPD justru tergerus. Karena pemerintah hanya melibatkan BRI dan BSI yang memiliki likuiditas yang cukup kuat. Karena itu, ia meminta pemerintah melibatkan BPD dalam pelaksanaan program. “minimal separo dari total anggaran di berikan kepada BPD di seluruh Indonesia,” tegas Nawardi di Jakarta, Kamis (10/9).
Menurut Nawardi, pelibatan BPD penting karena bank daerah selama ini menjadi penopang pembiayaan pembangunan di daerah dan sumber dana murah bagi pemerintah daerah melalui giro dan tabungan, termasuk dari payroll ASN daerah. “Jika program rekening massal hanya ditumpukan pada bank tertentu, dikhawatirkan dana masyarakat akan terkonsentrasi di sana, sementara BPD kehilangan momentum memperkuat basis dana,” ujarnya.
Nawardi mendorong pemerintah segera melibatkan BPD dalam mekanisme pembukaan rekening termasuk pemanfaatan data Dukcapil untuk rekening otomatis bagi warga berusia 17 tahun dengan porsi signifikan melalui jaringan BPD di masing-masing daerah, mengalokasikan minimal 50% dari anggaran Rp 11 triliun untuk penguatan likuiditas BPD baik dalam bentuk penempatan dana pemerintah, fasilitas khusus, maupun insentif agar BPD dapat menyalurkan kredit ke UMKM dan sektor produktif daerah, serta memastikan koordinasi Kemenkeu, Kemenko Perekonomian, OJK, dan asosiasi BPD berjalan ketat agar desain program tidak memicu tekanan likuiditas pada bank daerah di tengah LDR BPD yang sudah mulai mengetat.
Di Jawa Timur sendiri, Nawardi mengingatkan bahwa BPD Jatim memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi daerah, sehingga pelibatan BPD dalam program rekening massal juga akan memperkuat perputaran uang di tingkat kabupaten/kota, mendorong UMKM lokal, dan memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat akar rumput, bukan hanya terakumulasi di bank tertentu di pusat.
“Ini bukan hanya soal membuka rekening, tapi juga soal keadilan fiskal antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat perlu menunjukkan kepedulian nyata terhadap pemerintah daerah dengan memperkuat BPD sebagai instrumen keuangan daerah,” pungkas Nawardi.
Senator asal Jawa Timur ini menambahkan, penguatan BPD juga sejalan dengan semangat desentralisasi dan kemandirian fiskal daerah, sehingga transfer ke daerah tidak hanya berupa dana bagi hasil, tetapi juga penguatan kapasitas lembaga keuangan daerah.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana memberikan dana awal Rp50 ribu untuk mengisi rekening masyarakat yang dibuka melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Pemerintah menargetkan sekitar 200 juta penduduk memiliki rekening tersebut. Pembukaan rekening akan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan memanfaatkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. [ira.hel].
