DPRD Lamongan gelar rapat Paripurna agenda penyampaian jawab Bupati Lamongan atas pandangan umum fraksi -fraksi.suprayitno /bhirawa.
DPRD Lamongan, Bhirawa. – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Lamongan atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lamongan tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Lamongan M. Freddy Wahyudi. Hadir pula Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dan Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Aksara, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Dalam penyampaian jawaban eksekutif, Bupati Yuhronur Efendi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD Lamongan yang telah memberikan berbagai saran dan masukan konstruktif bagi pembangunan serta kejayaan Lamongan.
Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menegaskan, seluruh pandangan fraksi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran, terutama dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjaga kualitas pelayanan publik, serta memastikan program pembangunan tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Penguatan Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu upaya penting untuk memperkuat kemandirian fiskal, dengan tetap memperhatikan ketepatan perencanaan,” tegas Pak Yes.
Menurutnya, Pemkab Lamongan terus melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan PAD. Di antaranya melalui digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data objek dan subjek pajak menggunakan Sistem Informasi Geografis, optimalisasi penagihan PBB-P2, peningkatan pengawasan pajak, hingga optimalisasi pengelolaan aset daerah.
Pemkab Lamongan juga memperluas kerja sama dengan lembaga penelitian guna mengkaji potensi pajak serta berbagai sumber PAD lainnya yang masih dapat dikembangkan.
Selamatkan 93 Persen Lahan Padi Terdampak Kekeringan
Selain persoalan fiskal, sektor pertanian dan ketahanan pangan turut menjadi perhatian dalam jawaban Bupati atas pandangan fraksi.
Pak Yes menjelaskan, upaya terpadu yang dilakukan Pemkab Lamongan bersama kementerian teknis dan stakeholder terkait telah berhasil menyelamatkan sekitar 93 persen lahan padi yang terdampak kekeringan pada Musim Tanam (MT) II.
Pemerintah daerah juga mendapatkan tambahan alokasi pupuk urea untuk persiapan MT III dan tanaman jagung di wilayah persil hutan. Selain itu, Pemkab Lamongan mengalokasikan subsidi premi asuransi pertanian sebagai langkah untuk mengurangi risiko yang dihadapi para petani.
Di sektor ekonomi, pemerintah daerah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
Koordinasi lintas sektor melalui Forum Penataan Ruang dilakukan sejak tahap awal untuk mengkaji rencana pemanfaatan lahan. Kajian tersebut mencakup aspek lingkungan, kesesuaian tata ruang hingga potensi terjadinya gesekan sosial.
Sementara penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dilakukan melalui fasilitasi permodalan, legalitas usaha, bantuan peralatan bagi wirausaha baru, peningkatan kualitas produk dan kemasan, serta perluasan akses pemasaran.
Pendidikan dan Kesehatan Terus Diperkuat
Di bidang pendidikan, Pemkab Lamongan terus meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekaligus mutu peserta didik.
Program pendidikan berkualitas dan gratis bagi keluarga kurang sejahtera melalui Beasiswa Perintis juga terus diarahkan agar tepat sasaran. Dalam penetapan penerima, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu dasar.
Sementara di bidang kesehatan, Pemkab Lamongan memperluas akses pelayanan melalui pembiayaan peserta bantuan iuran daerah bagi masyarakat yang belum tercakup BPJS Kesehatan maupun peserta PBI-JK yang tidak aktif.
Pemerintah daerah juga terus memperkuat pemerataan fasilitas kesehatan. Di antaranya melalui pendirian RSUD Ki Ageng Brondong pada 2025 dan Puskesmas Kusuma Bangsa pada 2026.
Saat ini, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Lamongan yang terdiri dari 32 puskesmas dan empat RSUD telah terakreditasi.
DTSEN Jadi Acuan Penyaluran Bansos
Penguatan perlindungan sosial juga menjadi perhatian Pemkab Lamongan. Pak Yes menyampaikan, DTSEN digunakan sebagai salah satu acuan dalam proses verifikasi dan penyaluran bantuan sosial.
Pemutakhiran data terus dilakukan agar bantuan yang diberikan pemerintah semakin tepat sasaran. Masyarakat yang menemukan adanya ketidaksesuaian data juga diberikan ruang untuk mengajukan pembaruan maupun sanggahan melalui operator desa, aplikasi Cek Bansos, maupun Dinas Sosial.
“Seluruh kebijakan pembangunan harus tetap diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat kemandirian daerah, serta menjaga keberlanjutan pelayanan publik,” pungkasnya. [yit.hel].
