Bondowoso, Bhirawa.
Rombongan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) setempat pada Kamis (16/1) siang.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Kukuh Raharjo mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh pihaknya.
Sekaligus menanggapi adanya laporan ataupun kejadian terkait Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak milik masyarakat.
Kata dia, baru-baru ini Disnakkan Bondowoso mendapatkan bantuan sekitar 3.500 vaksin dari pemerintah pusat. Namun tidak dengan alat suntik dan biaya operasional lainnya.
“Yang dapat bantuan hanya vaksinnya, tapi proses untuk menyuntikkannya butuh anggaran juga, di Tahun 2025 ini memang tidak dianggarkan. Tapi kita mencari solusi agar bisa dilaksanakan,” kata Politisi Partai Golkar itu.
APBD Kabupaten Bondowoso sudah ditetapkan, namun bencana PMK ini memang tidak bisa diprediksi. Akan tetapi lanjut dia, bahwa dinas terkait sudah berusaha untuk memperoleh bantuan vaksin dari pemerintah pusat.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong Dinas Peternakan dan Perikanan Bondowoso untuk tetap melakukan vaksinasi. “Tinggal bagaimana bisa melaksanakan dari vaksin yang ada ini meskipun tidak bisa mencukupi semuanya. Tapi kita laksanakan dengan yang ada ini dulu,”jelasnya.
Dijelaskannya, setelah APBD 2025 ditetapkan namun dengan adanya kasus PMK di awal tahun ini. Pihaknya menilai bahwa semestinya ada anggaran dana untuk kejadian tidak terduga yakni seperti bencana ternak (PMK-red) dan lainnya.
“Artinya anggaran untuk bencana alam, ternak dan lainnya itu perlu disiapkan meskipun kota tidak berharap bencana itu terjadi. Seperti sekarang kejadian, akhirnya mau tidak mau kita harus melaksanakan padahal anggarannya tidak ada,” urainya.
Disamping itu, Kukuh mengingatkan kepada masyarakat agar tidak khawatir untuk mengkonsumsi daging sapi meskipun saat ini banyak kasus ternak sapi yang terkena PMK.
“Yang penting cara memasaknya yang benar kemudian cara penyajian benar. Aman kok mengkonsumsi daging sapi,” terangnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Bondowoso, Hendri Widotono mengatakan bahwa pemerintah pusat melalui provinsi memberikan bantuan kepada Pemkab Bondowoso berupa vaksin sebanyak 3.525 dosis. Namun tidak ada bantuan untuk biayai peralatan.
“Jadi diserahkan murni vaksin ke kita. Sementara kita belum menganggarkan itu. Vaksin ini tahap pertama, nanti ada tahap kedua. Di Provinsi ada 4juta sekian (dosis-red),” katanya.
Diakuinya, bahwa pihaknya mengajukan bantuan vaksin sebanyak 2/3 persen dari jumlah ternak di Kabupaten Bondowoso. “Yang tercatat ada 2.240 populasi sapinya,” urainya.
Adapun yang diperlukan untuk vaksinasi seperti diantaranya adalah APD, operasional dan lainnya. Pihaknya berkomitmen secepatnya akan melakukan pelaksanaan vaksinasi dengan menyesuaikan lokasi tertinggi kasus PMK nya.
“Sesuai dengan kasus PMK nya. Yang tertinggi di Cermee, kedua Prajekan, terus Botolinggo, Maesan. Nah itu otomatis kita perhatian utama,”jelasnya.
Sedangkan dikonfirmasi terkait penutupan pasar hewan, Hendri mengaku jika hal itu merupakan kebijakan Pejabat Otoriter Veteriner (POV). Sedangkan di Bondowoso sendiri untuk kasus PMK terbilang rendah.
“Tingkat kematian kita masih kecil, dari sekian ratusan itu yang mati itu hanya tiga ekor sampai sekarang. Kesimpulannya adalah vaksinasi tahun 2022 sukses,”tandasnya.
Menurutnya, banyak sapi yang sakit merupakan dari daerah luar Kabupaten Bondowoso. Akan hal itu, guna mengantisipasi tertularnya PMK ini, pihaknya berencana akan mengambil langkah preventif.
Namun pihaknya masih akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. “Kewenangannya kan ada di Dishub, juga Diskoperindag yang menangani pasarnya,”pungkasnya. [san.dre]