Kota Probolinggo, Bhirawa
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam PMII dan BEM se-Kota Probolinggo menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik, Selasa (5/5). Aksi dimulai dari Makodim 0820, berlanjut ke Kantor Wali Kota, hingga Kantor DPRD Kota Probolinggo.
Mahasiswa menuntut sejumlah hal, mulai dari pengembalian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), peninjauan kembali penyesuaian honor guru ngaji, hingga evaluasi kebijakan masa tunggu kenaikan status guru.
Selain itu, mereka juga mendesak penataan ulang relokasi UMKM yang dinilai mematikan usaha, meminta transparansi pemerintah terkait seleksi direksi Perumda, serta mengkritisi kebijakan anggaran seperti pengadaan mobil dinas. Massa juga mendorong penuntasan kasus penyiraman aktivis secara transparan.
Koordinator aksi, Dedi Bayuangga, menyebut kebijakan pendidikan menjadi perhatian utama. Ia menyoroti penghentian sementara Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang dinilai berdampak pada operasional sekolah, terutama lembaga pendidikan swasta.
“BOSDA itu menjadi penopang utama. Ketika dihentikan, dampaknya langsung dirasakan sekolah dan tenaga pengajar,” ujarnya.
Mahasiswa juga mempersoalkan penyesuaian honor guru ngaji serta perubahan masa tunggu kenaikan status guru yang dinilai semakin panjang. Selain itu, kebijakan relokasi UMKM dari kawasan alun-alun ke GOR Ahmad Yani disebut membuat pelaku usaha kehilangan pasar.
Aksi di depan Kantor Wali Kota sempat memanas dan nyaris berujung ricuh. Massa mendesak Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, untuk menemui mereka secara langsung.
Wali Kota akhirnya keluar didampingi Wakil Wali Kota Ina Buchori setelah dijemput Kapolres Probolinggo. Namun situasi belum mereda. Penolakan dr. Aminuddin untuk membacakan maupun menandatangani pakta integritas yang diajukan mahasiswa justru memicu kekecewaan, disertai sorakan dari massa aksi.
Dedi menilai sikap tersebut mencerminkan minimnya keberpihakan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat. Bahkan, mahasiswa menyatakan mosi tidak percaya terhadap Pemerintah Kota Probolinggo.
“Ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak serius mendengar aspirasi rakyat,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, dr. Aminuddin menyampaikan bahwa sejumlah kebijakan yang dipersoalkan masih dalam proses pembenahan. Terkait BOSDA, ia menegaskan program tersebut tidak dihapus, melainkan sedang diperbaiki sistemnya agar lebih transparan dan tepat sasaran.
Sementara itu, penyesuaian honor guru ngaji dilakukan untuk pemerataan penerima di seluruh wilayah. Pemerintah juga mengklaim telah menyiapkan sejumlah alternatif lokasi bagi pelaku UMKM sebagai bagian dari penataan kota.
Meski demikian, mahasiswa menilai penjelasan tersebut belum menjawab tuntutan mereka. Aksi pun ditutup dengan pernyataan akan menggelar demonstrasi lanjutan dengan melibatkan lebih banyak elemen mahasiswa di Probolinggo Raya. Aksi berlangsung hingga sore hari dengan pengawalan aparat keamanan. [irf.kt]
