Konsumsi rumah tangga berhasil mengatrol perekonomian nasional, tumbuh 5,61%. Bulan Ramadhan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi kuartal I tahun 2026. Sebagai puncak periode belanja nasional, perputaran uang diperkirakan mencapai Rp 190-an trilyun. Juga terdapat pencairan THR (Tunjangan Hari Raya) beserta gaji ke-13 ASN, nilainya Rp 55 trilyun. Serta tambahan transaksi dari pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BiPIH). Total setoran dari 221 calon jamaah haji mencapai Rp 6,630 trilyun, pada Pebruari dan Maret.
Selama 3 bulan (triwulan) pertama tahun 2026, terdapat pelaksanaan dua rukun Islam, yakni puasa Ramadhan, dan pelunasan BiPIH. Keduanya sebagai inklusi yang menggerakkan perekonomian. Di Indonesia, bulan Ramadhan merupakan puncak periode belanja sandang, pangan, dan perjamuan pergaulan yang sangat masif. Seluruh mal, hotel, restoran, toko, dan destinasi wisata memajang tulisan “Selamat Datang bulan Ramadhan.” Disertai perang diskon. Iklan di media mainstream (televisi, koran, dan radio) juga ramai.
Begitu pula pelaksanaan rukun Islam ke-5, ibadah haji ke tanah suci, memerlukan persiapan panjang. Ibadah haji dilaksanakan pada sepekan akhir Mei 2026. Tetapi sebelum pemberangkatan kloter pertama (22 April 2026), sudah wajib lunas BiPIH. Bahkan setiap calon jamaah haji telah melakukan setoran awal (minimal sebesar Rp 25 juta) beberapa tahun silam. Tinggal pelunasan rata-rata sebesar Rp 30 juta, pada akhir Januari 2026. Serta belanja cindera-mata yang dilakukan oleh 221 ribu calon jamaah haji, dibeli sebelum berangkat.
Berdasar kalkulasi BPS (Badan Pusat Statistik), perekonomian nasional selama kuartal pertama tahun 2026, tumbuh sebesar 5,61%. Penopang utama disokong oleh belanja konsumsi rumah tangga, sebesar 54,36% dari nilai PDB (Produk domestik Bruto). Artinya, konsumsi rumah tangga memberi kontribusi sebesar Rp 3.363,361 trilyun (Rp 3,363 kuadriliyun). Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52% dibanding tahun lalu.
Konsumsi pemerintah juga menyokong pertumbuhan ekonomi. Walau sokongan terhadap PDB hanya 6,72% (setara Rp 415,766 trilyun), sudah termasuk belanja program MBG (Makan Bergizi Gratis). Serta pembayaran THR. Jika dibandingkan antara konsumsi pemerintah dengan konsumsi rumah tangga, adalah 1:8 (setara 12,36%). Tetapi konsumsi pemerintah kuartal I tahun 2026, konon, tumbuh pesat, sampai 21,81% secara year on year (yoy).
Percepatan konsumsi pemerintah diakui, berisiko defisit APBN. Pada awal April 2026, Menteri Keuangan mengumumkan APBN 2026 tekor Rp 240,1 trilyun. Penyebabnya belanja negara sudah mencapai Rp 815 trilyun. Tetapi pendapatan negara masih Rp 574,9 trilyun. Pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah bertekad mengencangkan ikat pinggang. Efisiensi berlanjut pada tahun 2026, dengan sasaran yang diperluas.
Walau sebagian (18 orang) gubernur telah memprotes pengurangan TKD (transfer ke daerah). Efisiensi sebesar 40% menyasar belanja tidak prioritas. Terutama kunker (kunjungan kerja) DPR-RI, DPRD propinsi serta DPRD kabupaten dan kota. Juga memotong anggaran rapat, koordinasi, monitoring dan evaluasi (monev) yang biasa sekedar menghambur-hamburkan anggaran. Karena sebenarnya seluruh jenis rapat bisa dilakukan di kantor, dan daring.
Target efisiensi APBN 2026 bisa mencapai 3% terhadap PDB. Total sekitar Rp 689,1 trilyun, setara 17,93% total APBN 2026. Cukup besar. Namun berbagai efisiensi patut mempertimbangkan prioritas sektor padat karya. Terutama menyokong UMKM, serta fasilitasi sektor pertanian, dan perikanan. Selama ini belanja modal yang dilakukan UMKM, sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, dikenakan pajak.
Beli pupuk, beli benih, beli bibit ternak, beli pakan, dibebani PPN. Begitu pula rakyat beli beras, beli minyak goreng, konsumsi sehari-hari, juga dikenakan PPN.
——— 000 ———
