Oleh:
Sihabuddin
Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta.
Beberapa waktu lalu pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pemberantasan besar-besaran terhadap ikan sapu-sapu yang dikenal dengan nama Latin Pterygoplichthys pardalis di lima wilayah strategis.
Lebih dari 68.800 ekor ikan berhasil ditangkap, terutama di lokasi seperti Kali Duri Kosambi dan Kelapa Gading, diberantasnya ikan sapu-sapu karena sifatnya yang invasif dan merusak ekosistem. Ikan sapu-sapu yang ditangkap akhirnya dimatikan dan dikubur secara higienis, dengan rencana pemanfaatan sebagai kompos alami. Pemberantasan ikan sapu-sapu oleh pemerintah Provindi DKI Jakarta menjadi pertanyaan besar bagi sebagian orang, kenapa hanya perkara ikan saja pemerintah sekelas gubernur sampai turun langsung ke lapangan ikut serta membasmi ikan sapu-sapu, seakan-akan tidak ada masalah yang lebih penting untuk diurusi.
Diberantasnya ikan sapu-sapu oleh pemerintah DKI Jakarta bukan tanpa alasan kuat, Ikan yang berasal dari Amerika Selatan ini memberikan banyak dampak buruk terhadap lingkungan. Setidaknya ada tiga alasan kenapa ikan sapu-sapu perlu untuk diberantas. Pertama, spesies invasif, ikan sapu-sapu berkembang biak sangat cepat, satu betina menghasilkan hingga 19.000 telurdan mampu bertahan hidup di air dengan oksigen rendah.Kedua, merusak ekosistem, kebiasaan menggali sarang di pinggir sungai menyebabkan erosi, sedimentasi tinggi, dan mengganggu struktur sungai.Ketiga, mengancam ikan lokal, populasi yang membludak mengalahkan ikan lokal dalam perebutan sumber daya.
Untuk memberantas ikan sapu-sapu yang jumlahnya semakin tidak terkontrol dan sangat mengancam keberadaan ikan lokal serta mengancam keseimbangan lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan beberapa metode sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam menangani hal ini. Pertama dengan melakukan penangkapan langsung di sungai dan setu. Kedua, menggunakan metode terpadu dengan menggabungkan pencegahan, penangkapan, dan kontrol biologis dan ketiga pemusnahan terkontrol dengan caraikan yang ditangkap dimatikan dan dikubur untuk mencegah pelepasan kembali dan tidak disarankan dikonsumsi karena potensi kontaminasi logam berat.
Pemberantasan ikan sapu-sapu tidak hanya dilakukan di Jakarta Indonesia tapi di wilayah lain seperti di negara bagian Selangor Malaysia. Pemerintah Selangor Malaysia memberantas ikan sapu-sapu yang di Malaysia disebut ikan bandaraya dengan alasanyang sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu populasinya yang meledak dan bersifat invasif, merusak ekosistem sungai serta tebing. Keseriusan Pemerintah Selangor dalam membasmi ikan invasif ini dengan memberikan insentif RM 1 per kilo gram bagi warga yang menangkapnya.
Ada Yang Lebih Parah dari Ikan Sapu-Sapu
Keseriusan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memberantas ledakan populasi ikan sapu-sapu patut diacungi jempol karena memberikan banyak dampak positif terutama bagi ekosistem lingkungan. Namun, pemerintah lupa ada yang lebih penting dibasmi dari pada ikan sapu-sapu, yaitu korupsi yang sampai saat ini masih marak di Indonesia. Ikan sapu-sapu hanya merusak ekosistem lingkungan tapi korupsi merusak sistem ekonomi suatu negara dan yang bahkan bisa meruntuhkan suatu negara. Di antara penyebabnyakorupsi menciptakan inefisiensi masif dan ketidakpastian hukum yang menjauhkan investasi. Sebab investor cenderung menghindari negara dengan tingkat korupsi tinggi karena birokrasi yang berbelit dan biaya suap yang tidak terduga. Tentu hal ini mengganggu aliran modal yang seharusnya bisa mendorong pembangunan. Selain itu, korupsi menciptakan “Ekonomi Biaya Tinggi” seperti contoh praktik suap dan pungutan liar yang menambah beban pengeluaran pelaku usaha, yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen melalui harga barang dan jasa yang lebih mahal.
Tidak hanya itu, dampak besar dari kejahatan korupsi seperti kasus pengambilan dana publik yang seharusnya dialokasikan untuk layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan seringkali diselewengkan ke proyek-proyek yang tidak produktif namun memberikan keuntungan pribadi bagi pejabat. Sehingga memperlebar jurang antara kaya dan miskin karena akses terhadap sumber daya ekonomi hanya dikuasai oleh segelintir elite yang memiliki koneksi politik. Korupsi di bidang lain seperti di sektor perpajakan dan cukai mengurangi potensi penerimaan negara yang seharusnya digunakan untuk membiayai infrastruktur dan kesejahteraan rakyat. Dengan initentu mengakibatkan penurunan pendapatan negara akibat korupsi sering kali memaksa pemerintah untuk mengambil pinjaman luar negeri guna menutupi defisit anggaran.
Korupsi di Indonesia masih menjadi tantangan serius dengan kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah, terutama pada sektor energi dan tata niaga. Salah satu contoh kasus korupsi di Indonesia yaitu kasus dugaan korupsi di Pertamina yang menduduki posisi teratas sebagai korupsi terbanyak dengan kerugian ditaksir mencapai Rp968,5 triliun, diikuti kasus PT Timah yang dilakukan oleh Harvey Moeis yang merugikan negara hingga Rp300 triliun. Selain itu kasus korupsi besar lainnya seperti pengadaan iklan Bank BJB dan dugaan korupsi di lingkungan Dinas PUPR. Tidak heran pada tahun 2025 korupsi di Indonesia masih sangat tinggi meski mengalami sedikit penurunan. Transparency International Indonesia (TII) mengungkapkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia pada tahun 2025 berada di skor 34. Angka ini mengalami penurunan tiga poin dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat skor 37. Dalam pemeringkatan global, Indonesia menempati posisi ke-109 dari 180 negara yang disurvei. Peringkat ini juga turun dibandingkan tahun 2024, ketika Indonesia berada di posisi ke-99.
Melihat begitu maraknya dan besarnya kasus korupsi di Indonesia seharusnya pembasmian para koruptor harus lebih serius dari pada penangkapan ikan sapu-sapu, sebab dampak yang diakibatkan oleh koruptor jauh lebih besar daripada yang dilakukan oleh ikan sapu-sapu.Penegakan hukuman seberat-beratnya dan miskinkan para pelaku koruptor merupakan cara ampuh untuk mengendalikan pelaku korupsi di Indonesia. Namun nyatanya hukuman yang tidak seberapa dibandingkan dengan kasus korupsinya menjadikan perbuatan korupsi tidak begitu ditakuti di negeri ini.
————- *** ————–
