Fraksi Gerindra yang disampaikan Yuyun Wahyudi
DPRD Gresik, Bhirawa. – Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) 2026 Kabupaten Gresik, mendapat sorotan tajam dari Fraksi Gerindra dan Fraksi PKB DPRD Gresik. Kedua fraksi mempertanyakan turunnya target pendapatan daerah, lonjakan Belanja Tidak Terduga (BTT), hingga efektivitas belanja di sisa waktu anggaran yang hanya sekitar empat bulan.
Fraksi Gerindra yang disampaikan Yuyun Wahyudi, mencatat pendapatan daerah dalam rancangan P-APBD 2026 turun Rp213,4 miliar dibanding APBD murni. Penurunan itu terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp40,9 miliar, dan pendapatan transfer Rp172,4 miliar. Pertanyakan koreksi target retribusi daerah hingga Rp39,19 miliar, termasuk pendapatan BLUD dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Meminta Pemkab, menjelaskan apakah penurunan disebabkan melemahnya daya beli masyarakat. Atau masih lemahnya sistem penagihan,”ujarnya.
Terkait BTT, yang melonjak dari Rp10 miliar menjadi Rp116,59 miliar, atau bertambah Rp106,59 miliar. Pertanyakan kebijakan SiLPA by design, dan meminta jaminan bahwa anggaran tidak sekadar mengendap akibat lemahnya perencanaan maupun keterlambatan lelang.
“Apakah SiLPA by design Rp106,59 miliar merupakan langkah paling bijak, atau justru mencerminkan ketidak mampuan perencanaan belanja pada APBD murni.”ungkapnya.
Untuk belanja infrastruktur publik yang baru mencapai 36,15 persen, di bawah angka 40 persen, serta belanja pengawasan sebesar 0,49 persen. Pemkab memastikan kekurangan tersebut tidak berdampak pada pembangunan jalan, jembatan, irigasi, maupun pengawasan belanja pemerintah.
Sejumlah proyek prioritas ikut dipertanyakan, antara lain pembangunan infrastruktur JPD senilai Rp77,23 miliar, pembebasan lahan Setro Rp2,8 miliar, rehabilitasi ruang kelas di 77 lokasi Rp14,85 miliar, serta pengadaan 210 unit Penerangan Jalan Umum (PJU) senilai Rp5,24 miliar.
Ditambahkan Yuyun Wahyudi, bahwa berharap pemkab. Pada seluruh rupiah uang rakyat dikelola secara hati-hati, efektif dan akuntabel. Dan jawaban Pemkab dan OPD, harus disertai data konkret dan jadwal pelaksanaan, bukan sekadar jawaban normatif.
Sementara Fraksi PKB yang dibacakan oleh Dimas Setio Wicaksono, menyoroti tren penurunan PAD. Target PAD 2026 yang sebelumnya diproyeksikan mencapai Rp1,621 triliun kini terkoreksi menjadi sekitar Rp1,581 triliun.
Kondisi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka, apakah target awal terlalu ambisius atau sejumlah OPD gagal memenuhi target penerimaan. Juga mendesak adanya rapat kerja khusus, antara Badan Anggaran dan TAPD. Untuk membahas pemutakhiran basis data pendapatan, serta optimalisasi aset daerah sebagai sumber penerimaan.
“Minimnya intervensi terhadap program ketahanan pangan, termasuk Jalan Usaha Tani (JUT) dan lumbung pangan desa. Belum terlihatnya keberpihakan anggaran terhadap local wisdom Gresik sebagai kota santri, khususnya dukungan bagi pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan.”tutupnya. [kim.hel]
