Kab Malang, Bhirawa – Rencana Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) membangun Jalan Tol Malang-Kepanjen sudah mulai terlihat serius dan sudah ada kepastian. Hal ini dibuktikan dengan Kemen PUPR memberikan kepercayaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang untuk menyiapkan Feasibility Study (FS) terbaru.
Hal tersebut, kata Kepala DPUBM Kabupaten Malang Khairul Isnadi Kusuma, Kamis (10/9/2026), kepada wartawan, agar proyek Jalan Tol Malang-Kepanjen, yang anggarannya akan menelan biaya sebesar Rp10 triliun itu bisa segera ditawarkan ke calon investor, dan jalan itu memiliki panjang 30 kilometer. Karena jalan tol yang menghubungkan Kabupaten Malang dan Kota Malang sempat tertunda beberapa tahun terakhir ini.
“Sebab, jika hanya berkonsentrasi pada persoalan trase atau garis sumbu, maka akan bisa membuat investor tidak lagi berminat untuk membangun Jalan Tol Malang-Kepanjen,” tuturnya.
Karena saat ini, masih dia katakan, rencana pembangunan jalan tol tersebut kini sedang mematangkan calon trasenya. Sebelumnya, ada potensi jika lajur tol yang lama atau yang sudah dibuat tahun 2022 itu akan berubah, yakni digeser ke wilayah Kecamatan Bululawang. Sebab, untuk menghindari pembengkakan biaya terkait pembebasan lahan yang akan dibuat Jalan Tol Malang-Kepanjen. Dan jika melihat trase yang lama, tol itu melewati Desa Karangduren, Kecamatan Pakisaji. Namun, permintaan dari Kementerian PUPR saat ini, trase itu agar dikaji ulang, karena akan membebaskan banyak perkampungan yang sudah padat penduduk dan banyak bangunan pabrik.
Khairul menyebutkan, dengan memperbarui FS jalan tol tersebut, maka untuk menekan biaya pembebasan lahan yang hanya mencapai Rp333 miliar, yang akan digeser ke arah timur. Pergeseran itu mulai dari keberadaan tol terakhir, yang ada di Kelurahan Madyopuro, Kota Malang itu dilewatkan ke timurnya Pabrik Gula (PG) Krebet, Kecamatan Bululawang, lalu lurus ke arah selatan atau Kecamatan Kepanjen. Sehingga hal itu sudah kita siapkan semua untuk draf FSnya.
“Pihaknya saat ini juga menunggu tim Kementerian PUPR datang ke Kabupaten Malang, pada Desember 2027 mendatang, sehingga nanti bisa dilakukan survey bersama,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, dia menjelaskan, terkait lajur trase, dirinya masih merahasiakan, karena khawatir bakal menimbulkan gejolak di kalangan spekulan tanah, yang akan memborong lahan warga buat dijual ke proyek Jalan Tol Malang-Kepanjen.
Kemungkinan juga trase kembali berubah, itu semua tergantung Kementerian PUPR. Sedangkan tol itu akan dilewatkan wilayah desa apa, dan yang penting, draf FSnya sudah ada. Namun, bukan soal tetap atau berubahnya trase, tapi keberadaan tol itu punya multi efek buat meningkatkan ekonomi rakyat Malang Selatan.
Keberadaan jalan tol itu, papar Khairul nantinya harus terkoneksikan dengan jalan wisata. Sebab, wisata pantai di wilayah Malang Selatan terdapat 37, di sepanjang Jalur Lintas Selatan (JLS), yang membentang sejauh 58 kilometer. “Diantaranya, Pantai Sendangbiru, Balekambang, Kondang Merak, Banyu Meneng, Pantai Ngliyep, Pantai Teluk Asmara, dan Pantai Modangan, yang dikenal dengan lokasinya sebagai tempat olahraga paralayang berkelas internasional,” tungkasnya. [cyn.kt]
