Bupati Marhaen sampaikan jawaban atas PU Fraksi DPRD di Paripurna, Rabu (09/09/2026).
Beberkan Strategi Anggaran hingga Nasib Ribuan P3K
DPRD Nganjuk, Bhirawa. – Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, menyampaikan jawaban resmi pemerintah daerah atas Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Nganjuk dalam rapat paripurna yang di gelar pada Rabu (09/09/2026).
Paripurna kali ini dipimpin oleh Jianto didampingi oleh Ketua DPRD, Tatit Heru Tjahyono, Anggota DPRD, Forkopimda, Sekda Nur Solekan, OPD dan terbuka untuk umum.
Jawaban tersebut merespons berbagai catatan kritis dewan, mulai dari efisiensi anggaran, infrastruktur desa, sektor pertanian, hingga kejelasan status ribuan tenaga non-ASN.
Dalam penjelasannya, Pemkab Nganjuk menegaskan komitmennya untuk menjaga efisiensi anggaran di tengah penyesuaian pembiayaan daerah.
Menanggapi catatan Fraksi Demokrat terkait pergeseran anggaran, dilakukan refocusing sekitar Rp139,3 miliar pada APBD Perubahan guna memprioritaskan kebutuhan mendesak masyarakat.
Bupati mengakui adanya penurunan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang mencapai sekitar Rp275 miliar, serta penurunan Dana Desa sekitar Rp150 miliar.
Kondisi ini dinilai cukup berdampak pada fleksibilitas pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di tingkat desa. Meskipun terjadi pemotongan anggaran bantuan keuangan desa, Pemkab memastikan Penghasilan Tetap (Siltap) serta tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa tahun 2024 dipastikan aman tanpa tunggakan.
Pemkab juga menyiapkan skema pendampingan serta memperkuat mitigasi bencana dan ketahanan pangan berbasis desa. Sektor pertanian turut menjadi sorotan utama. Merespons keluhan kelangkaan dan rumitnya distribusi pupuk, Pemkab Nganjuk telah berkoordinasi langsung dengan pihak Petrokimia Gresik dan BUMN Holding Pupuk Indonesia saat panen raya agar penyaluran pupuk tepat waktu sesuai masa tanam.
Selain itu, Pemkab terus mendorong modernisasi pertanian berbasis teknologi (IoT, sprinkler, dan drone pemupukan) serta pelibatan petani milenial untuk menjaga tren positif produktivitas komoditas daerah seperti kedelai dan bawang merah.
Menjawab kepastian nasib tenaga honorer, Pemkab Nganjuk menerapkan kebijakan P3K Paruh Waktu bagi ribuan tenaga non-ASN yang belum terserap dalam formasi reguler.
Saat ini tercatat ada sekitar 2.400 tenaga P3K paruh waktu dan 4.200 P3K penuh waktu yang disiapkan untuk menjaga kelancaran pelayanan publik, dengan mekanisme evaluasi kedisiplinan secara berkala setiap tahun.
Di bidang kesehatan, Pemkab menegaskan komitmen alokasi anggaran rata rata Rp114 miliar per tahun untuk mendukung pembiayaan Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan bagi masyarakat Nganjuk.
Fraksi Gerindra Minta Bukti Nyata dan Perbup Teknis
Terlepas dari tanggapan formal dalam paripurna, Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Nganjuk, Suprapto, mengapresiasi kehadiran langsung Bupati Marhaen. Namun, ia memberi catatan kritis usai pemaparan jawaban tersebut.
Suprapto menilai kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum maksimal karena kurangnya payung hukum teknis seperti Peraturan Bupati (Perbup).
Ia mendesak Pemkab segera menerbitkan Perbup penunjang agar program kerja OPD serta penyelarasan program pemerintah pusat dapat berjalan optimal di lapangan.
“Kami menginginkan adanya bukti nyata dan integritas dari jawaban yang disampaikan. Jangan hanya sekadar jawaban di atas kertas, tapi harus riil ada pembuktiannya di masyarakat. Selagi program itu berpihak ke rakyat, kami di legislatif siap mendukung penuh,” tegas Suprapto. [end.dre]
