DPRD Jatim, Bhirawa
Dari 166 Indikator Kinerja Daerah (IKD) , Pemprov Jatim telah menyelesaikan capaian sesuai target di 133 indikator di tahun 2025. Sementara 18 indikator belum dirilis dan 15 indikator dinyatakan belum tercapai target.
Kondisi ini disampaikan DPRD Jawa Timur melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.
Juru Bicara Pansus LKPJ DPRD Jatim, Khusnul Arif, mengungkapkan bahwa setelah dilakukan pembahasan dan pendalaman bersama organisasi perangkat daerah (OPD), capaian IKD Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalami perbaikan dibanding data awal dalam Buku LKPJ 2025.
Dari total 166 IKD Tahun 2025, sebanyak 133 indikator dinyatakan tercapai atau sekitar 89,87 persen. Sementara 18 indikator masih belum dirilis dan 15 indikator dinyatakan belum tercapai.
“Sebelumnya ditemukan 86 IKD tercapai, 67 belum dirilis, dan 13 belum tercapai. Setelah pendalaman bersama OPD, terdapat peningkatan capaian menjadi 133 IKD yang tercapai,” ujar Khusnul Arif saat menyampaikan laporan rekomendasi Pansus LKPJ, Senin (11/5).
Meski mayoritas indikator berhasil dicapai, Pansus memberikan perhatian serius terhadap 15 IKD yang meleset dari target, terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.
Pada sektor pendidikan, kata Khusnul terdapat enam indikator yang belum memenuhi target, mulai dari Harapan Lama Sekolah hingga capaian standar kompetensi minimum literasi membaca dan numerasi pada asesmen nasional.
Harapan Lama Sekolah misalnya, ditargetkan mencapai 13,54 tahun, namun realisasinya hanya 13,44 tahun. Sementara persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum numerasi hanya terealisasi 46,30 persen dari target 54,92 persen.
Tak hanya pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi sorotan. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (TB) belum memenuhi target dengan realisasi 88,17 persen dari target 89-90 persen.
Sedangkan cakupan penemuan dan pengobatan kasus TB hanya mencapai 77,29 persen dari target maksimal 95 persen.
Selain itu, capaian Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) juga belum optimal. Dari target 36 persen, realisasinya baru menyentuh 30,65 persen.
Pansus juga mencatat sejumlah indikator lain yang belum mencapai target, seperti penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, rasio elektrifikasi, nilai SAKIP Pemprov Jatim, hingga kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDRB.
Menurut Khusnul Arif yang juga Ketua Pansus ini, dominasi indikator pendidikan dan kesehatan yang belum tercapai menunjukkan perlunya penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Hal ini menunjukkan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada urusan pendidikan dan kesehatan belum optimal dan perlu ditingkatkan sinerginya dengan pemerintah kabupaten/kota, khususnya 23 daerah dengan IPM di bawah rata-rata Jawa Timur,” tegasnya.
Pansus berharap rekomendasi tersebut menjadi bahan evaluasi strategis bagi Pemprov Jatim agar kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia dapat meningkat pada tahun-tahun mendatang. [geh.gat]
