Surabaya, Bhirawa
Para anggota Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di wilayah Gunung Anyar mengaku was-was lantaran mendapat surat teguran dari Dinas PU Bina Marga Pemprov Jawa Timur untuk membongkar tempat usaha mereka yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi keluarga.
Hal tersebut disampaikan oleh para pelaku usaha UMKM tersebut saat Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menggelar sambang Warkop di kawasan Gunung Anyar Lor pada Jumat (18/04/2025) petang.
“Kali ini kami melaksanakan sambang warkop di wilayah Gunung Anyar. Saat ngopi bersama warga, kami menerima keluhan dari para pedagang yang tergabung dalam BUMK. Karena, mereka menerima surat teguran dari PU Bina Marga,” ungkap Fathoni kepada wartawan seusai kegiatan Sambang Warkop.
Menurutnya, langkah Pemprov Jawa Timur melalui Dinas PU Bina Marga kepada para anggota BUMK tersebut terasa tidak tepat untuk saat ini, mengingat peran besar BUMK dalam menopang ekonomi warga.
Oleh karena itu, dirinya dengan penuh hormat meminta Pemprov untuk bersikap lebih bijak dalam menghadapi persoalan ini, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih belum stabil seperti saat ini.
“Dalam situasi ekonomi yang melambat seperti sekarang. Rasanya, tidak elok mendatangi pelaku ekonomi rakyat dengan ancaman penggusuran,” tegasnya.
Fathoni juga ketua DPD Golkar Kota Surabaya ini pun menyampaikan keyakinannya akan kepedulian Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, terhadap masyarakat kecil dan pelaku UMKM.
Ia berharap mendapatkan solusi dan kebijaksanaan dari Gubernur Khofifah serta langkah teguran dari Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim tersebut tidak berujung pada penggusuran.
“Melihat kiprah Bu Gubernur yang begitu peduli dengan warganya. Saya yakin Bu Gubernur sangat perhatian dan berpihak terhadap rakyat kecil. Apalagi BUMK ini merupakan bagian dari perwujudan kampung madani yang menjadi harapan besar Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi,” tambahnya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua RW 01 Gunung Anyar Lor, Ivan B Wijanarko, turut bersuara untuk mempertahankan agar para pedagang bisa terus berjualan.
Ia menjelaskan bahwa usaha yang dirintis warga Gunung Anyar ini telah ada sejak 1998 dan mulai berbentuk sebagai BUMK sejak 2010.
“Sejak terbentuk, BUMK sudah banyak membantu pembiayaan kegiatan kampung. Mulai dari santunan anak yatim, gaji petugas keamanan, sampai berbagai kegiatan sosial lainnya,” jelas Ivan.
Ia berharap pemerintah daerah bisa melihat kontribusi BUMK secara menyeluruh sebelum mengambil langkah penertiban.
“Ini bukan sekadar tempat usaha, tapi juga sumber kehidupan dan kegiatan sosial warga,” tutupnya. [dre]