Gresik, Bhirawa — Komisi III DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Gresik sepakat menyiapkan dukungan anggaran sekitar Rp77 miliar untuk penyelesaian pembangunan Jalan Poros Desa (JPD). Anggaran tersebut diproyeksikan menangani 24 hingga 30 lokasi, dengan prioritas sementara diarahkan ke wilayah selatan Gresik.
Kesepakatan itu tercapai dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kawasan Benjeng, Balongpanggang, dan Kedamean menjadi wilayah yang mendapat perhatian utama, mengingat sejumlah ruas jalan di sana rusak akibat banjir dan membutuhkan penanganan segera.
Ketua Komisi III DPRD Gresik, Sulis Irbansyah, menjelaskan fokus ke selatan didasarkan pada kondisi infrastruktur yang memang membutuhkan intervensi cepat.
“Kalau memang saat ini fokus di selatan, itu karena di sana banyak jalan rusak akibat banjir. Kondisinya belum mantap, dan itu yang harus kita kejar,” ujarnya.
Meski demikian, Pemkab diminta tidak menjadikan wilayah selatan sebagai satu-satunya sasaran. Pemerataan infrastruktur harus tetap menjadi prinsip utama dalam menentukan prioritas pembangunan. Komisi III juga mengingatkan agar penanganan jalan dan fasilitas publik tidak terkonsentrasi di satu kawasan saja. Kebutuhan masyarakat di wilayah utara, tengah, maupun selatan perlu tetap masuk dalam perencanaan, dengan skala prioritas yang disusun proporsional sesuai tingkat kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah.
“Bagi kami sebagai wakil rakyat, tentu tidak hanya wilayah selatan saja. Pemerataan tetap harus menjadi perhatian, sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah,” tegas Sulis.
Dengan anggaran sekitar Rp77 miliar, penyelesaian JPD di puluhan lokasi diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antardesa sekaligus mempercepat pemulihan ruas jalan yang rusak. Namun, besarnya anggaran harus diikuti dengan penetapan lokasi yang tepat agar manfaat pembangunan dirasakan masyarakat secara optimal dan merata. Prioritas boleh disesuaikan dengan tingkat kerusakan, tetapi pemerataan pembangunan jalan tetap harus menjadi perhatian utama. [kim.kt]