DPRD Surabaya, Bhirawa. – Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAK APBD-P) 2026 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya di Komisi C DPRD Surabaya mengungkap sejumlah persoalan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
Selain kebutuhan jamban bagi warga miskin, efektivitas pengelolaan sampah, dan pengadaan gerobak sampah, ditemukan pula ketidaksinkronan angka anggaran antara DLH dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Rapat koordinasi yang digelar Selasa (1/9/2026) dipimpin Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan dan dihadiri jajaran pejabat DLH Surabaya.
Wakil Ketua Komisi C, Aning Rahmawati menyoroti adanya perbedaan signifikan dalam penyajian anggaran. Menurutnya, dalam pembahasan di TAPD disebutkan anggaran DLH mengalami pengurangan Rp24 miliar. Namun, angka yang disampaikan DLH justru menunjukkan penambahan sekitar Rp190 miliar.
“Di TAPD anggarannya dikurangi Rp24 miliar untuk DLH, tapi di DLH tadi anggarannya bertambah Rp190 miliar. Sehingga kita masih butuh penyajian data. Mungkin penyajiannya yang keliru, sehingga kita panggil lagi untuk menyajikan secara lebih tepat,” ujar Aning.
Perbedaan tersebut menjadi perhatian serius karena angka final dibutuhkan Komisi C untuk dilaporkan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya.
Ketua Komisi C Eri Irawan menegaskan, sinkronisasi data anggaran harus segera dilakukan agar tidak menimbulkan pertanyaan dalam pembahasan APBD-P.
“Yang kemarin di Banggar itu turun Rp24 miliar. Nah, sekarang di sini dibahas ada kenaikan. Kita ingin ada bahan yang fix, yang terkini, sehingga besok kita bisa laporkan ke Banggar dengan lebih tepat,” kata Eri.
Selain persoalan angka, Komisi C mempertanyakan penganggaran pembangunan jamban yang mencapai sekitar Rp13 miliar. Aning mengungkapkan, meski Surabaya telah dinyatakan 100 persen Open Defecation Free (ODF), hasil pendataan terbaru masih menemukan 1.487 warga yang membutuhkan jamban.
“Setelah di-DTSEN disurvei ternyata ada 1.487 yang masih butuh jamban sehingga dianggarkanlah Rp13 miliar. Itu sudah ditutup, padahal dari teman-teman di lapangan masih banyak yang butuh jamban,” ungkapnya.
Anggota Komisi C, Siti Maryam juga meminta agar kebutuhan jamban dan fasilitas sanitasi masyarakat tidak terhambat persoalan data maupun klasifikasi penerima bantuan. Ia mendorong adanya penambahan MCK portable, terutama untuk kebutuhan kegiatan masyarakat dan fasilitas umum.
“Untuk Surabaya ini sudah waktunya butuh penambahan MCK portable,” ujar Siti. Ia juga meminta anggaran untuk kebutuhan masyarakat seperti gerobak sampah dan bak sampah tidak dipangkas. Menurutnya, fasilitas tersebut masih sangat dibutuhkan di tingkat kampung, sekolah, masjid, dan fasilitas umum lainnya.
Sorotan lain diarahkan pada efektivitas pengolahan sampah. Aning mempertanyakan program alat pengolahan sampah yang sebelumnya dianggarkan sekitar Rp1,5 miliar. Menurutnya, alat tersebut belum mampu mengolah sampah dalam kapasitas satu RW.
“Kalau anggaran Rp1,5 miliar itu dirupakan gerobak sampah, saya kira bisa jadi sekitar 500-an gerobak sampah. Sementara yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah gerobak sampah,” katanya.
Kepala DLH Surabaya M. Fikser menjelaskan, data 1.487 warga yang membutuhkan jamban berasal dari DTSEN dan telah diverifikasi bersama kelurahan, kecamatan, serta Dinas Kesehatan. Pembangunan jamban tersebut, kata dia, ditujukan bagi warga yang memiliki rumah tetapi belum memiliki jamban.
Untuk kebutuhan yang belum tertangani, DLH akan mencari alternatif pembiayaan melalui pihak ketiga, CSR perusahaan, maupun Baznas.
Sementara terkait sampah, Fikser menyebut DLH sedang menyiapkan perubahan desain gerobak sampah agar memiliki kapasitas lebih besar serta pemisahan sampah organik dan anorganik. DLH juga menyiapkan komposter dan perangkat pengolahan sampah di tingkat TPS.
“Ekosistem pemilahan sampah dan pengolahan sampah itu harus terjadi. Tidak putus di sebuah lomba saja, tetapi bisa berkesinambungan,” tegas Fikser.
Ia juga mengungkap kebutuhan anggaran untuk 4.155 personel Satgas DLH yang bekerja di lapangan. Menurutnya, PAK APBD-P banyak diarahkan untuk menambah kebutuhan belanja pegawai, termasuk ASN, non-ASN, PPPK, dan Satgas.
“Kalau Satgas saja satu bulan Rp17 miliar. Karena ada sekitar 4.000 orang, memang besar nilainya yang harus kita siapkan,” jelasnya.
Menutup rapat, Ketua Komisi C meminta DLH menyampaikan kembali angka anggaran yang telah disinkronkan dengan TAPD. Data tersebut akan menjadi bahan laporan kepada Banggar sebelum pembahasan PAK APBD-P dilanjutkan.
“Pertemuan berikutnya kita akan kembali minta Pak Fikser menyampaikan yang terkini, terkait dengan sinkronisasi yang ada di Banggar,” pungkas Eri. [dre.hel]