DPRD Sidoarjo, Bhirawa. – Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdilah Nasih mengatakan Banggar DPRD Sidoarjo memberikan sejumlah rekomendasi yang harus dijalankan oleh Pemkab Sidoarjo pada tahun 2027 mendatang.
Diantaranya, optimalisasi PAD, peningkatan pelayanan publik, dan harus bisa mengendalikan belanja pegawai, agar tidak sampai mengurangi fiskal pembangunan di daerah.
“Kami sudah menetapkan dan menyetujui KUA PPAS tahun 2027, maka pihak eksekutif harus bisa menindaklanjuti agar bisa menjadi tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien,” komentar Abdilah Nasih, belum lama ini, di ruang sidang paripurna, dalam rapat paripurna DPRD Sidoarjo pengambilan keputusan terhadap KUA PPAS Kabupaten Sidoarjo 2027.
Dalam rapat paripurna itu, disepakati antara legislatif dan eksekutif, KUA PPAS tahun 2027 sebesar Rp5.151 triliun. Dengan proyeksi pendapatan daerah Rp4.604 triliun.
Hadir dalam acara itu, para anggota DPRD Sidoarjo dan Bupati Sidoarjo Subandi serta para pimpinan OPD di Pemkab Sidoarjo. Tidak hanya itu, DPRD Sidoarjo juga minta sejumlah masalah harus menjadi perhatian. Diantaranya, persoalan banjir, drainase, jalan rusak, sanitasi, dan ketersediaan air bersih.
Lainnya yang tidak kalah penting adalah, layanan kesehatan, penanganan stunting, optimalisasi aset daerah, dan pelayanan pengadaan barang dan jasa yang transparan efektif dan efesien.
Bupati Sidoarjo Subandi, dalam kesempatan itu mengatakan sinergi antara Legislatif dan Eksekutif memang harus berjalan dengan kompak, karena hasilnya adalah untuk kepentingan rakyat, yang diwujudkan lewat pembangunan pada semua sektor.
“KUA-PPAS ini akan menjadi landasan bagi kita untuk melaksanakan pembangunan yang benar-benar prioritas,” ujarnya. [kus.dre]