DPRD Jatim, Bhirawa – Kasus dugaan keracunan yang menimpa ratusan santri Pondok Pesantren (Ponpes) Manbaul Hikam, Sidoarjo, menjadi perhatian publik. Namun, ketika dimintai tanggapan, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Sriatun, memilih bungkam.
Sriatun ditemui di sela-sela Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Rabu (2/9/2026). Istri Bupati Sidoarjo tersebut tampak meninggalkan ruang rapat menuju lift dengan didampingi staf pribadinya.
Saat ditanya mengenai kasus dugaan keracunan yang dialami ratusan santri setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Sriatun tidak memberikan jawaban.
Ia hanya menengadahkan kedua tangannya sebagai isyarat enggan berkomentar, sebelum melanjutkan langkahnya menuju lift.
Sikap tersebut menjadi sorotan lantaran Sriatun merupakan anggota Komisi E DPRD Jatim, komisi yang berkaitan dengan sektor kesejahteraan rakyat, termasuk bidang pendidikan dan kesehatan.
Kasus ini mencuat setelah ratusan santri dan santriwati Ponpes Manbaul Hikam mengalami keluhan kesehatan usai menyantap menu MBG.
Sebanyak 566 santri dilaporkan dievakuasi ke sejumlah rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Keluhan yang muncul antara lain mual, pusing, dan lemas.
Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo juga telah melakukan penanganan serta pemantauan terhadap kondisi para santri yang terdampak.
Sementara itu, pemerintah provinsi mulai mengambil langkah evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di Jawa Timur.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Adhy Karyono, mengatakan Pemprov Jatim akan memanggil seluruh pengusaha dan pengelola dapur MBG di Jawa Timur untuk melakukan konsolidasi sekaligus evaluasi.
“Setelah konsolidasi kita memanggil seluruh pengusaha dapur, pengelola dapur, kemudian memastikan kembali apakah aturan-aturan sudah ditaati dan SOP dari pengelolaan masak, dapur dan semua aturan sudah ditaati atau belum,” ujar Adhy usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jatim, Rabu (2/9/2026).
Menurut Adhy, evaluasi tidak boleh baru dilakukan setelah terjadi persoalan. Pengawasan terhadap dapur MBG harus dilakukan secara rutin untuk memastikan seluruh standar pengolahan makanan dijalankan.
“Ke depan kita tidak bisa lagi kalau terjadi sesuatu hanya sampai terjadi sesuatu kemudian punishment. Tetapi kita betul-betul dicek secara berkala kondisi dapur tersebut,” tegasnya. [geh.kt]