Surabaya, Bhirawa – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mengambil sikap lebih tegas menyusul kasus keracunan massal yang diduga berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sidoarjo.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur Adhy Karyono mengaku prihatin karena kasus serupa kembali terjadi meski pengawasan terhadap dapur MBG telah dilakukan.
“Pertama, sebagai pemerintah, ini terjadi kesekian kalinya. Tentu sangat prihatin. Walaupun SLHS sudah, pengawasan sudah dilakukan, ternyata di luar kemampuan kami juga mereka melakukan sesuatu yang berakibat fatal,” ujar Adhy saat ditemui usai menghadiri rapat Paripurna DPRD Jatim, Selasa (2/9/2026).
Adhy mengatakan, pemerintah tidak ingin kasus tersebut berhenti pada pemberian sanksi setelah kejadian. Evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dapur MBG harus dilakukan agar persoalan serupa tidak kembali terulang.
Saat ini, kata Adhy, satgas terkait masih melakukan pendalaman dan telah melaporkan kasus tersebut kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk ditindaklanjuti, termasuk menentukan sanksi jika ditemukan pelanggaran.
“Sebetulnya penyelidikan dulu, seperti apa faktor penyebab keracunan tersebut. Kita berharap ada ketegasan kemudian tidak akan terjadi lagi kasus semacam ini,” tegasnya.
Adhy menegaskan, Pemprov Jatim akan memperketat pengawasan terhadap pengelolaan dapur MBG. Setelah melakukan konsolidasi, pemerintah akan memanggil seluruh pengusaha dan pengelola dapur MBG untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap aturan.
Pemeriksaan akan mencakup proses pengolahan makanan, kondisi dapur hingga penerapan standar operasional prosedur (SOP).
“Memanggil seluruh pengelola dapur, kemudian memastikan kembali apakah aturan-aturan sudah ditaati dan SOP dari pengelolaan masak, dapur dan semua aturan sudah ditaati atau belum,” jelas Adhy.
Yang menjadi sorotan, menurut Adhy, adalah pola pengawasan. Pemerintah tidak ingin pengawasan baru diperketat setelah muncul kejadian dan korban.
“Ke depan kita tidak bisa lagi kalau terjadi sesuatu hanya sampai terjadi sesuatu kemudian punishment. Tetapi kita betul-betul dicek secara berkala kondisi dapur tersebut,” katanya.
Kasus keracunan massal terjadi di Sidoarjo pada Selasa (1/9/2026). Dugaan keracunan tidak hanya ditemukan di Pondok Pesantren Mambaul Hikam, tetapi juga dilaporkan sejumlah sekolah yang menerima menu MBG dari sumber yang sama.
Seluruh lembaga pendidikan tersebut merupakan penerima manfaat MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo.
SPPG tersebut diketahui melayani sekitar 2.900 porsi makanan setiap hari yang didistribusikan ke 19 sekolah, mulai jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.
Besarnya cakupan distribusi tersebut membuat evaluasi terhadap sistem pengawasan menjadi semakin penting. Sebab, ketika terjadi persoalan pada satu titik produksi, dampaknya berpotensi menjangkau ribuan penerima manfaat.
Pemprov Jatim kini mendorong perubahan pola pengawasan dari sekadar responsif menjadi preventif dan berkala. [geh.kt]