Tuban, Bhirawa – Dinas Pendidikan (Dispendik) memastikan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027 di seluruh SD dan SMP berlangsung aman, ramah, edukatif, serta bebas dari praktik perpeloncoan.
Kegiatan MPLS menjadi momentum awal bagi peserta didik baru untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah sekaligus menanamkan karakter positif sejak hari pertama memasuki dunia pendidikan.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Irma Putri Kartika, menjelaskan pelaksanaan MPLS tahun ini mengacu pada Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026 yang menempatkan peserta didik sebagai pusat kegiatan pembelajaran sejak awal masuk sekolah.
Kegiatan MPLS sebagai momentum membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman. Kegiatan ini harus menjadi ruang yang inklusif, edukatif, dan menyenangkan.
“Agar peserta didik baru mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah sekaligus membangun karakter positif sejak awal perjalanan pendidikannya,” ungkapnya, Senin (13/07/20260).
Irma menerangkan tujuan utama MPLS tidak hanya mengenalkan lingkungan fisik sekolah, tetapi juga budaya belajar, tata tertib, warga sekolah. Sekaligus menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan cinta terhadap dunia pendidikan.
Pelaksanaan MPSD tahun ajaran 2026/2027 mengusung tema “Sekolah Aman, Nyaman, dan Bebas Perpeloncoan”. Tema ini diangkat dengan fokus pada pembentukan karakter peserta didik. Berbagai materi wajib diberikan kepada siswa baru. Diantaranya Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, Pagi Ceria, edukasi sopan santun di media sosial, hingga pembiasaan budaya Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun (5S).
Selain itu, materi MPLS diarahkan memperkuat pendidikan karakter melalui pengenalan budaya sekolah, tata tertib, pencegahan perundungan. Seluruh kegiatan dilaksanakan pada minggu pertama tahun ajaran dan terpusat di lingkungan sekolah, serta berada di bawah pengawasan langsung guru.
Dispendik Tuban juga menegaskan tidak boleh ada praktik perpeloncoan, kekerasan, diskriminasi, maupun pungutan dalam bentuk apa pun selama MPLS berlangsung.
Untuk memastikan seluruh sekolah mematuhi ketentuan tersebut, Dispendik telah menerbitkan berbagai arahan kepada satuan pendidikan. Regulasi secara tegas melarang adanya perpeloncoan, penggunaan atribut yang tidak edukatif, pungutan biaya, maupun penyerahan penyelenggaraan MPLS kepada pihak lain.
“Bagi sekolah yang melanggar ketentuan, terdapat mekanisme sanksi administratif hingga penghentian pelaksanaan kegiatan. Karena itu kami meminta seluruh sekolah mematuhi pedoman yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Selain pengawasan internal, Dispendik Tuban juga terus memperkuat kolaborasi dengan Program INOVASI Jawa Timur untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik.
Irma Putri menerangkan dalam pelaksanaan MPLS, setiap sekolah diwajibkan melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan hasil MPLS kepada Dinas Pendidikan paling lambat 30 hari kerja setelah kegiatan selesai.
Dispendik juga melakukan pemantauan langsung serta membuka posko dan layanan pengaduan bagi masyarakat apabila ditemukan pelanggaran selama pelaksanaan MPLS.
Sekretaris BKPSDM Tuban ini mengajak seluruh pihak berperan aktif menyukseskan MPLS sebagai langkah awal membangun generasi Tuban yang berkarakter.
Pihak sekolah diharapkan menjadikan MPLS sebagai pintu masuk mengenalkan sekolah dengan cara yang menyenangkan dan tanpa kekerasan. Di sisi lain, keberadaan orang tua diharapkan turut mendampingi anak beradaptasi serta melaporkan apabila menemukan praktik yang tidak sesuai ketentuan.
“Kepada seluruh peserta didik baru, jadikan MPLS sebagai awal untuk mengenal sekolah, membangun semangat belajar, dan tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, berprestasi, serta siap menyongsong masa depan,” pungkasnya. [hud.kt]
