Situbondo, Bhirawa
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Situbondo menghadapi persoalan baru. Setidaknya kini ada 41 titik pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum menunjukkan perkembangan serius. bahkan sebagian dinilai tidak memiliki progres sama sekali.
Mandeknya pembangunan puluhan dapur MBG itu menjadi perhatian serius Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Situbondo. Sebab, keterlambatan pembangunan dikhawatirkan menghambat pelaksanaan program makan bergizi yang ditunggu masyarakat, khususnya dari kalangan pelajar.
Ketua Satgas MBG Kabupaten Situbondo, Akhmad Yulianto, mengatakan hingga saat ini puluhan titik pembangunan dapur masih belum jelas kelanjutannya.
“Sampai hari ini kita masih menyisakan 41 titik pembangunan SPPG di Kabupaten Situbondo yang belum jelas progresnya, atau bisa kita katakan tidak ada progres sama sekali,” kata Yuli usai rapat evaluasi bersama korwil dan jajaran Satgas MBG di Kantor Pemkab Situbondo, Selasa (12/5).
Menurut Yulianto, Satgas akan memanggil seluruh mitra pelaksana pembangunan 41 dapur tersebut pada pekan depan untuk dimintai penjelasan dan komitmen kelanjutan pembangunan.
“Oleh karena itu terhadap 41 titik ini kita akan panggil hari Selasa depan (19 Mei-red) untuk hadir di dalam rapat Satgas, kita mintakan pernyataan mereka, kesanggupan mereka,” ungkap mantan PLT Inspektur Kabupaten Situbondo itu.
Jika para mitra tidak menunjukkan keseriusan, Satgas menyiapkan langkah tegas termasuk kemungkinan penghentian kerja sama atau cut-off.
“Kalau tidak, maka kita akan lakukan langkah-langkah. Salah satunya kemungkinan mengusulkan untuk segera dilakukan cut-off,” kata mantan Kepala DPMPTSP Kabupaten Situbondo itu.
Selain penghentian kerja sama, Satgas juga membuka kemungkinan mengganti mitra lama dengan mitra baru agar pembangunan dapur MBG tidak terus tertunda.
“Atau kita segera mengganti titik-titik baru, mitra-mitra baru, sehingga MBG ini bisa jalan,” ujarnya.
Yuli menilai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan terlalu lama karena berdampak terhadap efek ekonomi yang diharapkan muncul dari program MBG di daerah.
“Tentu saja ini tidak boleh dibiarkan, karena ini akan berpengaruh kepada spread effect ekonomi. Kita ingin ekonomi di Kabupaten Situbondo terus berjalan,” katanya.
Di sisi lain, lanjut Yuli, kebutuhan terhadap pelaksanaan program MBG di Situbondo disebut cukup tinggi. Banyak orangtua murid mulai mempertanyakan kapan sekolah anak mereka bisa menikmati program makan bergizi gratis.
“Kita sangat butuh MBG. Masyarakat banyak yang bertanya-tanya terkait kebutuhan sekolah-sekolah yang mana muridnya atau anak-anak itu bisa mendapatkan makan bergizi gratis di sekolah,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Kabupaten Situbondo, M Haikal Rizky Fajrial, mengungkapkan bahwa kendala utama pembangunan berasal dari keterbatasan material dan pendanaan.
“Saat dipantau di lapangan, salah satu kendalanya di pembangunan. Rata-rata penyampaiannya adalah kekurangan bahan material yang mengambil dari luar negeri, sehingga proses pembangunan cukup terhambat,” sebut alumni SMAN 1 Situbondo itu.
Selain material, persoalan modal investor juga menjadi penyebab banyak proyek dapur tidak berjalan. “Yang kedua terkait dana. Dana dari dapur-dapur ini pembangunannya cukup kesulitan karena investor yang dimiliki belum mumpuni,” ungkap alumni Ilmu Sosiologi FISIP UMM itu.
Puluhan titik dapur yang mangkrak tersebut tersebar di seluruh kecamatan di Situbondo. “Di semua kecamatan, 17 kecamatan itu ada semua,” ujar pria penghobi film kartun itu.
Untuk mengatasi persoalan itu, Korwil MBG mengaku berkoordinasi dengan Forkopimda, Forkopimcam, dan Satgas MBG Kabupaten guna menindaklanjuti titik-titik pembangunan yang mangkrak.
Menurut Haikal, pemanggilan para mitra pada pekan depan bertujuan mencari akar persoalan sekaligus solusi percepatan pembangunan.
“Kita ingin menanyakan terkait kendala apa dari permasalahan sehingga pembangunan ini cukup lama tidak terbangun. Sehingga nanti kita bisa menemukan solusi untuk kita rekomendasikan,” kupas Haikal.
Namun, apabila para pengelola yayasan atau mitra tidak menunjukkan itikad baik untuk hadir dalam evaluasi tersebut, pihaknya akan melaporkan persoalan itu ke tingkat pusat.
“Jika memang tidak ada itikad baik dari yayasan untuk hadir saat diundang, ya kita mau tidak mau akan melaporkan ke pimpinan pusat,” beber Haikal.
Saat ditanya kemungkinan penghentian kerja sama terhadap proyek yang mangkrak, Haikal tidak menampiknya. “Kemungkinan seperti itu,” pungkas lulusan SMPN 1 Situbondo itu. [awi.kt]
