Deni Wicaksono
Legislatif memperingatkan agar dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025, tidak ada lagi praktek Pungli dan atau sumbangan yang memberatkan siswa . Dewan membuka pintu bagi pelaporan dugaan pungli di PPDB tahun ini.
Suara kritis dari Gedung DPRD Jawa Timur disampaikan Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono, terkait potensi pungli dengan kedok uang sumbangan di PPDB terutama tingkat SMA dan SMK negeri di Jawa Timur.
Politisi muda dari PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa praktik pungli berkedok iuran atau sumbangan gedung yang “disepakati” lewat rapat komite sekolah harus dihentikan.
“Setiap tahun, ceritanya selalu sama. Ini bukan sekadar kebiasaan buruk, tapi sudah menjadi penyakit yang mengganggu semangat pemerataan pendidikan,” tegas Deni, Minggu (12/5).
Menurut alumnus FISIP Unair ini, kelemahan dalam pengawasan dan ketidakkonsistenan implementasi aturan membuat celah pungli terus terbuka.
Ia menyebut, banyak sekolah masih memberlakukan sumbangan dengan batas bawah dan atas-yang justru bisa jadi bentuk pungutan terselubung.
Tak berhenti di situ, Deni juga menyoroti belum maksimalnya program pendidikan tuntas (tistas) yang sejatinya dirancang untuk meringankan beban pendidikan masyarakat.
“Kami siap membuka pintu selebar-lebarnya bagi laporan masyarakat. Jika ditemukan pungli, jangan ragu laporkan. Akan kami kawal,” ujarnya.
Ia pun mendesak Dinas Pendidikan Jatim untuk turun tangan lebih tegas dan memperkuat peran Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) di tiap wilayah.
Menurut Deni, kepala sekolah juga harus berani mengambil sikap untuk menolak segala bentuk pungutan yang membebani orang tua siswa.
“Persoalan PPDB seringkali muncul karena miskomunikasi antara sekolah dan orang tua. Kita ingin semua pihak duduk bersama, jalankan regulasi dengan hati, bukan hanya atas nama aturan,” tandas legislator asal Dapil Jatim IX (Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, dan Ngawi) itu.
Deni menegaskan bahwa dirinya dan Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawal proses PPDB agar lebih bersih dan adil. Ia ingin memastikan bahwa pendidikan di Jawa Timur menjadi ladang keadilan, bukan lahan komersialisasi.
Sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur juga telah mengeluarkan peringatan soal potensi pungli dalam PPDB tahun ini. Kepala Perwakilan, Agus Muttaqin, menilai praktik ini harus ditangani serius agar tidak terus merusak kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan. [geh.gat]
