Sebagai warga yang peduli terhadap arah pembangunan bangsa, saya merasa perlu untuk mengangkat kembali urgensi dari program pendataan skala nasional yang tengah berlangsung saat ini, yakni Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Program strategis yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap sepuluh tahun sekali ini merupakan pilar vital dalam merekam jejak sekaligus memetakan ekosistem perekonomian Indonesia.
Kita sering kali melihat adanya ketidaksesuaian antara program bantuan pemerintah dengan kebutuhan riil di lapangan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Salah satu akar masalahnya adalah kurangnya ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Melalui SE2026, BPS hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan cara menyisir dan mendata secara langsung seluruh aktivitas usaha masyarakat. Dari warung kelontong, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), content creator, bisnis online rumahan, hingga korporasi raksasa, semuanya akan dicatat agar pemerintah memiliki gambaran utuh terkait struktur ekonomi nasional.
Bagi kita, para pelaku usaha di berbagai daerah, data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi ini bukanlah sekadar angka statistik belaka. Hasil sensus ini ibarat kompas navigasi. Dengan melihat peta struktur usaha dan potensi wilayah yang dirilis oleh BPS, para pelaku bisnis dapat menganalisis tren industri, mengukur daya saing, hingga menentukan lokasi ekspansi dan target pasar yang paling potensial. Data ini pula yang digunakan pemerintah untuk menyusun langkah strategis dalam penciptaan lapangan kerja, pemerataan investasi, dan pemberdayaan UMKM.
Sayangnya, di tengah berjalannya periode pendataan lapangan yang berlangsung dari 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 ini, masih banyak pro-kontra di masyarakat. Beberapa di antara kita mungkin merasa risi dengan pertanyaan yang diajukan oleh petugas, takut data pribadi disalahgunakan, atau bahkan khawatir data tersebut akan dijadikan acuan oleh otoritas pajak. Sebagai sesama warga, mari kita luruskan pandangan keliru ini.
Kehadiran petugas sensus bukan untuk mengaudit keuangan, menagih utang, ataupun mencari celah untuk menaikkan pajak. Data yang kita berikan dijamin kerahasiaannya dan dilindungi oleh Undang-Undang Statistik.
BPS juga memastikan bahwa informasi ini murni digunakan untuk kepentingan statistik dan dipublikasikan dalam bentuk data agregat (kelompok), bukan perorangan. Untuk mengantisipasi oknum yang tidak bertanggung jawab, kita dapat memverifikasi petugas resmi yang datang dengan memastikan mereka mengenakan rompi khusus, membawa surat tugas, dan memiliki tanda pengenal ber-QR Code.
Dewi Anggraeni
Pelaku UMKM di Banyuurip. Surabaya
