Kabupaten Probolinggo, Bhirawa – Pemkab Probolinggo mempercepat persiapan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) sebagai bagian dari pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di bidang pendidikan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menetapkan usulan lokasi pembangunan di kawasan SMP Negeri 4 Kraksaan dengan luas lahan lebih dari tujuh hektare.
Komitmen tersebut dibahas dalam rapat koordinasi persiapan pembangunan Sekolah Rakyat yang digelar di ruang Nusantara Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo, Kamis (9/7).
Rapat dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Efendi, diikuti secara daring oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto serta dihadiri Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo dan sejumlah perangkat daerah terkait.
Dalam rapat tersebut, Pemkab Probolinggo menyepakati usulan lokasi pembangunan berada di wilayah Desa Asembakor dan Desa Tamansari, Kecamatan Kraksaan. Kawasan tersebut dinilai memiliki potensi untuk pengembangan Sekolah Rakyat, namun masih harus melalui proses administrasi, verifikasi serta penetapan dari pemerintah pusat.
Usulan lokasi itu merupakan tindak lanjut dari survei lapangan yang sebelumnya dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Hasil survei menjadi dasar penyusunan kajian teknis sebagai bagian dari tahapan pengajuan pembangunan Sekolah Rakyat.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Efendi mengatakan pemerintah daerah berkomitmen memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan.
“Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Probolinggo menegaskan komitmennya untuk memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan, baik dari aspek administrasi, teknis maupun koordinasi lintas sektor, sehingga proses persiapan pembangunan Sekolah Rakyat dapat berjalan sesuai ketentuan dan target yang telah ditetapkan,” katanya.
Menurut Sjaiful, keberhasilan pembangunan Sekolah Rakyat sangat bergantung pada sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, instansi vertikal hingga pemerintah desa.
“Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan mampu memperluas akses pendidikan yang berkualitas sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi agar setiap tahapan pembangunan tidak mengalami hambatan.
“Seluruh Perangkat Daerah diminta meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Setiap kendala yang muncul agar segera dilaporkan dan dicarikan solusi bersama. Jangan menunggu rapat berikutnya apabila terdapat hambatan yang dapat menghambat pelaksanaan Program Strategis Nasional,” ujarnya.
Ia menegaskan target penyelesaian dari pemerintah pusat cukup ketat sehingga setiap perangkat daerah harus menjalankan tugas sesuai tanggung jawabnya. “Saya berharap rapat hari ini tidak berhenti pada penyampaian laporan perkembangan, tetapi menghasilkan keputusan yang jelas, pembagian tugas yang tegas serta target penyelesaian yang terukur. Dengan demikian, pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Probolinggo dapat berjalan sesuai harapan Pemerintah Pusat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo,” tegasnya. [fir.wwn]
