Pemprov, Bhirawa – Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Madiun dan Lembaga Desa (LD) Wilis Sejahtera Desa Bodag, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun menerima kunjungan Tim Penilai Lomba Wana Lestari Tingkat Nasional Tahun 2026 kategori Pengelolaan Persetujuan Hutan Desa, Rabu (8/7/2026) sore.
Penilaian lapangan ini merupakan bagian dari tahapan evaluasi nasional terhadap keberhasilan pengelolaan Perhutanan Sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.
Kegiatan dihadiri oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Kepala Sub Direktorat Pengembangan Kelembagaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Republik Indonesia selaku Ketua Tim Penilai, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun, jajaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Madiun beserta jajaran, Balai Perhutanan Sosial Wilayah Yogyakarta, Forkopimca Kecamatan Kare, Pemerintah Desa Bodag, serta Ketua, Pengurus, dan anggota Lembaga Desa Wilis Sejahtera.
Sebelum pelaksanaan penilaian lapangan, rombongan Tim Penilai diterima secara resmi oleh Bupati Madiun di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun pada Selasa 7 Juli 2026 malam.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Jumadi, M.MT, yang hadir menyampaikan, keikutsertaan LD Wilis Sejahtera dalam ajang Lomba Wana Lestari merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada kelompok masyarakat yang berhasil menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Perhutanan Sosial.
Pelaksanaan penilaian di Sekretariat LD Wilis Sejahtera diawali dengan pembukaan acara, sambutan dari para tamu undangan, serta pemaparan portofolio pengelolaan Hutan Desa oleh pengurus Lembaga Desa Wilis Sejahtera.
Dalam pemaparannya, pengurus menjelaskan perjalanan kelembagaan, sistem pengelolaan kawasan, pengembangan usaha, pemberdayaan masyarakat, hingga berbagai inovasi yang telah dikembangkan dalam mendukung pengelolaan Perhutanan Sosial di kawasan Hutan Lindung Gunung Wilis.
Selanjutnya Tim Penilai melakukan verifikasi administrasi sekaligus peninjauan lapangan untuk melihat secara langsung implementasi pengelolaan Hutan Desa.
Beberapa lokasi yang dikunjungi meliputi kawasan budidaya kopi berbasis agroforestry, kegiatan konservasi kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan berupa wisata alam, unit produksi pupuk bokashi, serta proses pengolahan kopi yang menjadi salah satu produk unggulan masyarakat Desa Bodag.
Dalam kesempatan tersebut, Jumadi menyampaikan apresiasi atas perkembangan Lembaga Desa Wilis Sejahtera yang dinilai telah mampu menerapkan prinsip-prinsip Perhutanan Sosial secara baik melalui penguatan tiga pilar utama, yaitu Kelola Kawasan, Kelola Kelembagaan, dan Kelola Usaha.
“Pengelolaan Perhutanan Sosial di kawasan Hutan Lindung telah mampu memberikan manfaat ekonomi secara nyata kepada masyarakat tanpa mengabaikan fungsi ekologis kawasan hutan,” ujar Jumadi.
Dirinya juga menyampaikan bahwa kawasan yang dikelola LD Wilis Sejahtera memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan, khususnya dalam pemanfaatan jasa lingkungan melalui pengembangan jalur pendakian menuju beberapa puncak Gunung Wilis yang berada dalam areal kelola Hutan Desa.
“Pengembangan wisata alam tersebut dinilai dapat menjadi alternatif peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat upaya pelestarian kawasan hutan,” katanya menjelaskan.
Sementara itu, Tim Penilai dari Kementerian Kehutanan melakukan pencermatan secara menyeluruh terhadap dokumen administrasi, aspek kelembagaan, tata kelola kawasan, kegiatan usaha, hingga implementasi pengelolaan di lapangan.
Hasil peninjauan menunjukkan bahwa pengelolaan Perhutanan Sosial oleh Lembaga Desa Wilis Sejahtera telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, didukung oleh kelembagaan yang aktif, partisipasi masyarakat yang tinggi, serta berbagai usaha produktif yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan fungsi hutan.
Kegiatan penilaian ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan Perhutanan Sosial sebagai instrumen pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, keberhasilan pengelolaan hutan tidak hanya diukur dari terjaganya tutupan kawasan, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitarnya melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari.
Dengan berbagai capaian yang telah diraih, Lembaga Desa Wilis Sejahtera diharapkan mampu memberikan hasil terbaik pada Lomba Wana Lestari Tingkat Nasional Tahun 2026 sekaligus menjadi contoh praktik baik pengelolaan Perhutanan Sosial di Indonesia. [aya.gat]
