Surabaya, Bhirawa. – Wali Kota Surabaya , Ery Cahyadi memberi arahan tegas pada para camat dan lurah supaya menjadi garda terdepan pelayanan publik dengan berani turun langsung ke lapangan, mengambil keputusan demi kepentingan rakyat, sekaligus menjaga lingkungan di wilayah masing-masing.
Cak Eri Cahyadi, sapaan lekat alumnus ITS ini mengatakan, dirinya tidak mentoleransi alasan ketidaktahuan dari pejabat wilayah terhadap persoalan yang dihadapi warga, jabatan struktural merupakan amanah yang harus diiringi tanggung jawab penuh terhadap kondisi di lapangan, Kamis (9/7).
”Ketika memegang kekuasaan, memegang jabatan struktural, di situlah menjadi tanggung jawab kalian, jangan sampai tidak tahu, Jika mempunyai mental seperti itu, silakan mundur dari sini sebelum saya copot,” ungkap Eri.
Eri menjelaskan, salah satu persoalan adalah penataan pedestrian dan pengelolaan parkir, dimana trotoar hak warga untuk berjalan kaki dengan aman dan nyaman, tidak dijadikan tempat parkir kendaraan yang merusak fasilitas umum, sebab itu menginstruksikan para camat dan lurah untuk aktif memantau titik-titik parkir di wilayahnya.
”Jika menemukan Jukir binaan Dishub membiarkan motor parkir di atas pedestrian, berikan teguran maksimal dua kali. Jika melanggar ketiga kalinya, rekomendasikan langsung ke Dishub untuk dicopot dan diganti,” tandasnya.
Eri menjelaskan, meminta lurah berani berinovasi dengan melibatkan pemilik usaha di wilayah masing-masing, seperti melalui surat pernyataan agar pemilik usaha turut menjaga pedestrian di depan tempat usahanya dari parkir liar.
Selain persoalan parkir, Eri menyoroti dugaan praktik pungutan liar (pungli) di Sentra Wisata Kuliner (SWK) dan pasar aset Pemkot Surabaya. Ia menyesalkan adanya pedagang kecil yang diduga dimintai sejumlah uang agar bisa berjualan di lokasi tersebut.
“Saya mengecam keras alasan pejabat wilayah yang mengaku tidak mengetahui praktik itu dengan dalih pengelolaan sudah diserahkan kepada paguyuban atau koperasi, meskipun pengelolaan dilakukan pihak lain, tanggung jawab pengawasan aset dan perlindungan terhadap warga tetap melekat pada Pemkot Surabaya, orang kecil, orang susah, mau masuk tempat jualan saja harus bayar,” ujarnya.
Eri mengapresiasi keberanian salah satu lurah yang berani mengeksekusi perintahnya secara langsung di lapangan meski sempat mendapat tekanan dan ancaman dari pihak tertentu, memastikan Pemkot Surabaya tidak akan membiarkan jajarannya bekerja sendiri selama langkah yang dilakukan benar-benar demi kepentingan masyarakat.
”Jangan pernah takut, kita mempunyai Satgas Preman dan penegak hukum di Kota Surabaya, tidak ingin satu pun anak buah saya diancam saat bekerja untuk kepentingan umat, kita turunkan semua untuk melindungi, kalau sampeyan yang bermain, saya lepas,” katanya.
Wali Kota Surabaya mengingatkan hasil psikotes maupun administrasi yang baik di atas kertas tidak akan berarti apabila jika seorang pejabat tidak memiliki keberanian, komitmen, dan konsistensi di lapangan, sebab evaluasi terhadap kinerja aparatur akan terus dilakukan secara berkala. [ren.fen]
