Surabaya, Bhirawa – Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia (PD PII) Kota Surabaya mengajak pelajar mengembangkan nalar kritis, memahami demokrasi, dan meningkatkan kepedulian terhadap persoalan kebangsaan melalui Dialog Kebangsaan Pelajar Surabaya 2026 di Convention Hall Gedung Siola, Surabaya.
Kegiatan bertajuk “Dialektika Kesadaran Kritis Pelajar di Era Disrupsi Digital Menuju Praksis Kebangsaan Emansipatoris”, acara diikuti lebih dari 120 pelajar dari berbagai sekolah di Surabaya tersebut digelar, menjadi ruang bagi pelajar untuk menyampaikan aspirasi, bertukar gagasan, dan membahas tantangan pendidikan serta kehidupan berbangsa di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital,
Ketua Umum PD PII Kota Surabaya, Dede Muhtadin, mengatakan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, kemajuan bangsa tidak terlepas dari kualitas pendidikan yang mampu melahirkan sumber daya manusia kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi perubahan zaman.
“Dialog kebangsaan diselenggarakan untuk menampung aspirasi dan keresahan pelajar sekaligus membahas berbagai persoalan di lingkungan pendidikan maupun masyarakat, melalui forum, pelajar diharapkan mampu menyampaikan pendapat secara terbuka, menyusun argumentasi, dan menghasilkan gagasan yang berorientasi pada perbaikan,” jelasnya.
Lanjut Dede menjelaskan pentingnya kemampuan berpikir kritis di tengah derasnya arus informasi digital, pelajar perlu membiasakan diri memverifikasi informasi sebelum menerima atau menyebarkannya, serta memiliki kepedulian terhadap persoalan bangsa dan tanggung jawab sebagai generasi penerus.
“Berharap pelajar tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tapi mampu berpikir kritis, menjunjung nilai kemanusiaan, memahami demokrasi, dan menerjemahkan pengetahuan menjadi tindakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa,” katanya.
Anggota MPR/DPD RI Provinsi Jawa Timur sekaligus Ketua Yayasan UNITA, Dr Hj Lia Istifhama MEI, menjelaskan pentingnya membangun kesadaran kritis dan pemahaman politik di kalangan generasi muda.
“Kesadaran kritis merupakan kemampuan memahami realitas sosial, menganalisis persoalan secara mendalam, dan tidak menerima keadaan secara pasif, kemampuan semakin diperlukan ketika ruang digital dipenuhi beragam informasi, termasuk opini, propaganda, dan disinformasi,” ucapnya.
Lia mengingatkan bahwa demokrasi tidak sebatas mekanisme pemilihan umum, tetapi mencakup partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan Keputusan, pelajar perlu memahami bahwa kebijakan publik berdampak terhadap kehidupan masyarakat dan masa depan generasi berikutnya.
“Pentingnya meritokrasi dalam kepemimpinan, yakni penempatan seseorang berdasarkan kemampuan, kompetensi, prestasi, dan integritas, bukan semata-mata kekayaan, status sosial, hubungan kekerabatan, atau kedekatan politik,” pungkasnya.
Lia mengukapkan politik semestinya berorientasi pada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, generasi muda perlu membangun kapasitas intelektual, keberanian, kreativitas, dan integritas agar dapat berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi secara rasional dan bertanggung jawab.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) Kota Surabaya, Djuwari Syaifudin, menilai dialog kebangsaan menjadi langkah positif untuk memperluas peran organisasi pelajar agar tidak hanya berfokus pada kaderisasi internal, tetapi juga mampu menjangkau berbagai kalangan dan memberikan kontribusi nyata bagi generasi muda.
“Organisasi pelajar memiliki peran penting dalam pembentukan karakter, moral, dan identitas generasi muda. Karena itu, kegiatan serupa perlu diperluas dengan melibatkan lebih banyak pelajar dari beragam latar belakang,” tuturnya. [ren.wwn]
