Kabupaten Madiun, Bhirawa – Wakil Bupati Madiun membenarkan jika tahun ini Pemerintah Kabupaten Madiun menerima 89 revitalisasi PAUD yang merupakan program dari pemerintah pusat. Jadi di pemerintahan Pak Presiden Prabowo di RPJMN 2025-2029 memang memprioritaskan wajib belajar 13 tahun, termasuk di PAUD, SD 6 tahun, SMP dan SMA, jadi itu menjadi skala prioritas.
“Ini sebuah bentuk riil apa yang menjadi prioritas dari RPJMN, yaitu mulai melakukan peningkatan mutu terhadap pendidikan di tingkat PAUD dalam bentuk revitalisasi,”ungkap Wakil Bupati Madiun, dr. Putnomo Hadi MH saat membuka kegiatan Sinergitas Kinerja Pada Strategi Early Warning System di Gedung Dwija Hayu, Dindikbud Kab. Madiun, Selasa (20/10).
Pihaknya melakukan sebuah Strategi Early Warning System yang diikuti oleh beberapa pihak pengelola revitalisasi, para kepala desa, termasuk konsultan pengawas agar nanti revitalisasi ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan pelaporannya betul-betul berjalan dengan baik, sehingga kehadiran PAUD itu betul-betul membantu anak didik agar bisa belajar dengan nyaman.
Kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan di jenjang PAUD ini resmi dibuka oleh Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi, MH diikuti oleh para Kepala PAUD, Kepala Desa dan para konsultan pengawas Revitalisasi PAUD. Hadir pula Kepala Kejaksaan Negeri Madiun, Achmad Hariyanto Mayangkoro, SH, Kepala Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Madiun, Agus Sucipto, SPd MPd. Sedangkan sebagai narasumber dari Kejaksaan dan Polres Madiun. [dar.wwn]
