DPRD Sidoarjo, Bhirawa. – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menggelar kegiatan Sosialisasi Tata Kelola Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Senin (19/10) kemarin.
Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap usulan Pokir DPRD berjalan lebih tertib, terarah, serta sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.
Dalam acara yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo di Sun Hotel tersebut, Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya penyelarasan kegiatan Pokir dengan undang-undang dan perencanaan pembangunan daerah.
“Usulan yang disampaikan harus memperhatikan kebutuhan rakyat Sidoarjo. Kita berharap hasil dari kegiatan Pokir di Kabupaten Sidoarjo ini benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, seperti dalam program percepatan penurunan angka kemiskinan,” ujar Subandi.
Senada dengan hal tersebut, Plt. Sekda Sidoarjo yang juga menjabat sebagai Kepala Bappeda Sidoarjo, M. Ainur Rahman, menegaskan bahwa pelaksanaan Pokir DPRD wajib berpedoman pada rencana pembangunan daerah.
Menurutnya, Pokir yang dilaksanakan harus selaras dengan kebutuhan prioritas masyarakat serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah agar tidak ada anggaran yang terbuang sia-sia.
Kegiatan sosialisasi ini juga menghadirkan narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri), Wiratmoko.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Sidoarjo Abdilah Nasih, jajaran anggota Forkopimda Sidoarjo, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Sidoarjo. [kus.dre]
