Pemprov, Bhirawa
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Timur tahun 2026 berjalan lancar dan kini memasuki tahap pleno. Proses tersebut menjadi bagian penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Plt Kepala Bappeda Jawa Timur, Mohammad Yasin, menjelaskan Musrenbang telah berlangsung sejak 1 hingga 22 April 2026 melalui desk usulan dari seluruh kabupaten/kota. Usulan tersebut merupakan hasil musyawarah berjenjang mulai dari tingkat dusun, desa, hingga kelurahan.
“Dari seluruh usulan, masing-masing kabupaten/kota diminta menetapkan dua prioritas yang tidak bisa dibiayai daerah. Usulan ini nantinya akan dibahas untuk dibiayai oleh provinsi,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila pemerintah provinsi belum mampu membiayai, usulan tersebut akan dibawa ke tingkat nasional melalui rapat konsultasi teknis perencanaan pembangunan.
Hasil Musrenbang ini selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyempurnaan dokumen RKPD 2027, sebelum dilakukan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan dokumen tersebut rampung pada pertengahan Juni 2026 dan ditetapkan paling lambat 30 Juni 2026.
Dalam arah kebijakan pembangunan, Wakil Gubernur Jawa Timur menetapkan lima prioritas utama yang berfokus pada pelayanan dasar. Kelima prioritas tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur dasar termasuk sanitasi air bersih dan perumahan, serta keamanan dan ketertiban.
“Prioritas ini menjadi fokus utama, namun sektor lain seperti pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi tetap mendapatkan alokasi anggaran,” jelas Yasin.
Dari sisi fiskal, Pemprov Jatim memproyeksikan adanya peningkatan pendapatan daerah pada 2027, meskipun besaran pastinya masih dalam perhitungan. Untuk sementara, alokasi belanja transfer direncanakan sama dengan tahun 2026.
“Sebagai pagu indikatif, kami gunakan angka yang sama. Harapannya APBD 2027 bisa lebih baik dibandingkan 2026,” katanya.
Sejumlah proyek strategis juga diusulkan dalam perencanaan, di antaranya pembangunan infrastruktur Jalur Lintas Selatan (Pansela) melalui skema pembiayaan bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Selain itu, penanganan banjir Kali Lamong dan Bengawan Solo akan didorong melalui dukungan anggaran Kementerian PUPR.
Pemprov Jatim juga mengusulkan penyelesaian jembatan layang Pelangi dengan dukungan pemerintah pusat. Di sektor transportasi, pengembangan transportasi publik berbasis listrik akan dilakukan melalui kerja sama internasional.
“Kereta listrik akan melayani rute Gubeng-Wonokromo-Sidoarjo, dan dikembangkan ke Gresik-Mojokerto serta ITS-Unesa dengan dukungan pembiayaan dari Jerman dan Inggris,” ungkapnya.
Di sisi lain, Yasin berharap tidak ada kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada daerah, bahkan diharapkan adanya penambahan kapasitas fiskal.
Ia juga menyoroti tantangan belanja pegawai di kabupaten/kota. Hingga saat ini, baru tujuh daerah yang memenuhi ketentuan mandatory spending dengan porsi belanja pegawai di bawah 30 persen, sementara 31 daerah lainnya masih melebihi batas tersebut.
“Ini menjadi pekerjaan rumah bagi daerah untuk menjaga efisiensi tanpa harus mengurangi jumlah pegawai,” tegasnya.
Selain itu, Pemprov Jatim juga mengusulkan peningkatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari 3 persen menjadi 5 persen. Namun pada 2026, alokasi yang diterima justru menurun menjadi sekitar 1,5 persen atau sekitar Rp498 miliar, turun dari rata-rata sebelumnya yang mencapai Rp900 miliar.
“Harapannya ke depan ada peningkatan kembali alokasi tersebut,” pungkasnya. [ina.gat]
