DPRD Kota Malang, Bhirawa
DPRD Kota Malang berkomitmen penuh untuk mengawal dan menindaklanjuti aspirasi dari Aliansi Malang Bergerak. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Siraduhita, di hadapan massa aksi yang memadati depan Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (17/6) kemarin.
Langkah ini diambil sebagai bentuk respons politik cepat dari legislatif Kota Malang terhadap dinamika dan tuntutan yang disuarakan oleh elemen mahasiswa dan masyarakat sipil.
“Kami, DPRD Kota Malang yang terdiri dari Ketua DPRD dan seluruh fraksi yang ada, sepakat dan akan menindaklanjuti tuntutan dari Aliansi Malang Bergerak,” tegas Amithya saat membacakan pernyataan sikap di hadapan massa.
Sebagai bentuk keseriusan, dokumen kesepakatan bersama langsung ditandatangani di lokasi aksi. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Malang bersama Koordinator Lapangan Ahmad Ghazali Gajarin, Koordinator Gerakan Mahasiswa Malang Raya Fauzi, serta perwakilan seluruh fraksi di DPRD Kota Malang, mulai dari PDI Perjuangan, PAN, NasDem, PKS, Golkar, hingga PKB.
Amithya menambahkan, jajaran DPRD Kota Malang akan meneruskan dan mengomunikasikan seluruh poin aspirasi tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, termasuk menyampaikannya ke pemerintah pusat dan lembaga terkait.
Di sisi lain, Juru Bicara Aksi Aliansi Malang Bergerak, Maulana Nazir menyatakan bahwa aksi ini dipicu oleh kondisi sosial, ekonomi, hukum, politik, dan lingkungan hidup di Indonesia saat ini yang menghadapi tantangan serius.
Mahasiswa Universitas Negeri Malang (UM) ini menilai perlunya evaluasi menyeluruh dari pemerintah.
“Tingginya harga kebutuhan pokok, menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya biaya kesehatan, serta persoalan tata kelola pemerintahan menjadi perhatian yang harus segera dijawab melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” ujar Maulana.
Dalam aksi damai tersebut, Aliansi Malang Bergerak membawa sembilan tuntutan utama untuk diserahkan kepada wakil rakyat. Sembilan tuntutan tersebut di antaranya:
1.Mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM guna menjaga daya beli masyarakat.
2.Meminta evaluasi dan penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Desa Merah Putih apabila membebani APBN.
3.Mendesak revisi UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer agar prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum dapat diadili di peradilan umum.
4.Menolak regulasi yang berpotensi mengancam demokrasi melalui perluasan kewenangan kepolisian tanpa pengawasan memadai.
5.Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen pemberantasan korupsi.
6.Meminta jaminan keamanan distribusi obat dan menekan kenaikan biaya kesehatan akibat pelemahan nilai tukar rupiah.
7.Mendesak penghentian deforestasi dan eksploitasi SDA yang mengancam lingkungan hidup.
8.Mendorong reformasi birokrasi berdasarkan prinsip meritokrasi, bukan afiliasi politik.
9.Menuntut DPRD Kota Malang menyampaikan secara terbuka hasil tindak lanjut aspirasi sejak aksi sebelumnya pada 15 Juni 2026.
Aliansi Malang Bergerak menegaskan akan terus mengawal komitmen DPRD Kota Malang tersebut sebagai bagian dari kontrol masyarakat sipil demi menjaga demokrasi dan memastikan kebijakan publik tetap berpihak pada rakyat. [mut.dre]
