Surabaya, Bhirawa — Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat pertahanan komunikasi publik di tengah derasnya arus informasi digital. Melalui Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA), Pemprov Jatim menggelar Focus Group Discussion (FGD) “Forum Literasi Media, Mitigasi Disinformasi, dan Pemahaman Etika Jurnalistik” di Ruang Anjasmoro, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Rabu (21/10/2026).
Kegiatan tersebut juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube Pusda Jatim agar dapat diakses publik secara lebih luas. Forum ini tidak hanya melibatkan jajaran Dinas PU SDA. Hadir pula perwakilan dari 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim, enam Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (PSDA WS) se-Jawa Timur, serta empat bidang di lingkungan Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur.
Mewakili Kepala Dinas PU SDA, Sekretaris Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur, Ir. Fauzy Nasruddin, S.T., M.Sc., membuka forum tersebut. Ia menegaskan bahwa penguatan literasi media merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi publik yang lebih tangguh.
“Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas PU Sumber Daya Air terus menunjukkan komitmennya dalam membangun komunikasi publik yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Lewat forum penting ini, kita menyatukan pandangan untuk memperkuat strategi menghadapi tantangan era digital melalui literasi media dan etika jurnalistik yang baik,” ujar Fauzy.
Dalam sesi pemaparan, Ketua Komisi Kemitraan, Hubungan Antar Lembaga, dan Infrastruktur Dewan Pers, Dr. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si., menyoroti pentingnya instansi pemerintah bermitra dengan media yang legal dan profesional. Ia mengingatkan birokrasi untuk menyeleksi legalitas serta tata kelola perusahaan pers sebelum menjalin kerja sama.
Rosarita juga menyoroti perkembangan kecerdasan buatan (AI) dalam proses produksi berita. Menurutnya, kecepatan AI tanpa verifikasi manusia berpotensi mempercepat penyebaran misinformasi. Karena itu, pemerintah didorong memastikan media mitra memiliki badan hukum yang sah dan wartawan yang tersertifikasi kompetensinya.
Ancaman homeless media, kanal media sosial tanpa situs berita terverifikasi, menjadi sorotan lain dalam forum. Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Muhammad Jazuli, S.H.I., M.I.Kom., membedah anatomi sengketa pemberitaan serta langkah yang dapat ditempuh instansi ketika dirugikan informasi keliru.
Ia menekankan pemanfaatan mekanisme Hak Jawab sebagai cara yang proporsional untuk meluruskan narasi. Hak jawab, tegas Jazuli, bukan alat untuk membungkam pers, melainkan mekanisme berbasis fakta guna menjaga akurasi informasi dan martabat pihak yang diberitakan. Media profesional, kata dia, wajib melayani hak jawab secara proporsional.
Penguatan komunikasi publik juga ditopang oleh keterbukaan informasi. Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi (KI) Jatim, Elis Yusniyawati, S.Sos., M.I.Kom., memaparkan kewajiban badan publik berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Elis menekankan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai ujung tombak pelayanan informasi. PPID dituntut membuka, menyediakan, dan memberikan informasi publik secara cepat serta tepat waktu agar instansi tidak terjerumus dalam sengketa akibat kelalaian menanggapi permohonan informasi masyarakat.
Forum yang dipandu akademisi Dr. Jokhanan Kristiyono, S.T., M.Med.Kom. ini menjadi ruang kolaborasi lintas sektor. Pemprov Jatim menegaskan bahwa birokrasi tidak cukup bersikap reaktif terhadap isu, melainkan harus proaktif memimpin narasi informasi publik yang bersih, akurat, dan beretika di tengah maraknya disinformasi digital. [aya.kt]
