Jakarta, Bhirawa – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan sejumlah langkah percepatan untuk mengatasi gangguan pasokan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jawa Timur.
Langkah tersebut meliputi penambahan pasokan melalui kapal, pengerahan 21 unit mobil tangki, serta penambahan jam operasional depo menjadi 24 jam.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM RI Ahmad Erani Yustika mengatakan, langkah tersebut disiapkan untuk memastikan ketersediaan BBM, khususnya Biosolar dan Pertalite, tidak hanya aman di terminal atau depo, tetapi juga sampai ke masing-masing Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Hal itu disampaikan Ahmad Erani usai bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak di Gedung Chairul Saleh, Jakarta, Selasa (20/10).
Pertemuan tersebut membahas antrean kendaraan dan gangguan distribusi BBM yang terjadi di sejumlah SPBU di Jawa Timur.
“Sesuai pembahasan dengan Ibu Gubernur, kami telah berkoordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina untuk memastikan bukan hanya stok di Fuel Terminal atau depo, tetapi di masing-masing SPBU harus segera dalam keadaan aman dan memadai,” ujar Ahmad Erani.
Menurutnya, tambahan pasokan melalui kapal akan dikirim ke sejumlah depo di Jawa Timur. Selain itu, sebanyak 21 unit mobil tangki akan dikerahkan melalui skema spot charter untuk mempercepat pengiriman BBM ke SPBU.
Operasional depo juga akan ditambah menjadi 24 jam. Upaya tersebut diharapkan mempercepat proses penyaluran sehingga pemulihan pasokan BBM di SPBU dapat segera dilakukan.
Ahmad Erani menegaskan, Kementerian ESDM bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina akan terus berkoordinasi dengan Pemprov Jatim untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar.
“Kami siap bekerja sama penuh dengan Pemprov Jatim, didukung Pertamina, untuk memastikan dalam waktu dekat stok di seluruh SPBU di Jatim kembali aman,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta kepastian pasokan dan kelancaran distribusi BBM, terutama Biosolar dan Pertalite, hingga tingkat SPBU. Permintaan tersebut menyusul terjadinya antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di kabupaten/kota di Jawa Timur.
Khofifah menegaskan, ketersediaan stok di depo harus diikuti dengan kelancaran distribusi hingga SPBU. Menurutnya, kondisi riil di lapangan perlu dipetakan agar persoalan distribusi dapat segera ditangani.
“Saya bersama Mas Emil ini sebetulnya ingin mendapatkan penjelasan dan kepastian bahwa pasokan BBM, terutama Biosolar dan Pertalite aman sampai di SPBU. Jika stok kita aman, mohon ketersediaan dan distribusi juga harapannya semua betul-betul lancar dan aman,” ujarnya.
Khofifah mengatakan, gangguan distribusi BBM, terutama Biosolar, berpotensi berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian. Selain transportasi dan distribusi logistik, kondisi tersebut juga dapat memengaruhi kegiatan usaha hingga aktivitas nelayan.
“Jadi misalnya kalau sampai Biosolar itu susah di SPBU, maka dampaknya akan sangat terasa bahkan sampai ke nelayan,” ungkapnya.
Khofifah juga meminta pengawasan distribusi BBM bersubsidi diperketat untuk mencegah penyimpangan, termasuk penimbunan dan pembelian dalam jumlah besar yang berpotensi disalahgunakan.
Ia mendorong penambahan tim pengawasan yang dapat memantau jalur distribusi secara langsung. Menurutnya, pemantauan digital perlu diimbangi pengecekan di lapangan untuk memastikan BBM benar-benar tersedia dan dapat diakses masyarakat.
Pemprov Jatim, lanjut Khofifah, juga membutuhkan informasi yang riil dan terkini mengenai kendala distribusi, termasuk apabila terdapat persoalan teknis dalam rantai pasok. Informasi tersebut penting agar pemerintah dapat memberikan penjelasan yang akurat kepada masyarakat sekaligus menjaga kondisi Jawa Timur tetap kondusif. [ina.gat]
