Pasuruan, Bhirawa – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa memimpin langsung penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) kawasan Gunung Arjuna. Gubernur pimpin Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla di Posko Tahura R Soerjo, Hutan Cempaka, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Selasa (20/10) malam.
Dilaporkan Kobaran api yang melahap vegetasi pegunungan turut memusnahkan sepanjang 10.260 meter pipa air yang membentang di tiga desa penyangga di Kabupaten Pasuruan, yakni Desa Tambaksari (4.000 meter), Desa Jatiarjo (3.750 meter) hingga Desa Dayurejo (2.510 meter).
Menangani hal ini Pemprov Jawa Timur mulai bergerak cepat menanggulangi ancaman krisis air bersih pascabencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo.
Selain menggalang upaya pemadaman api di medan terjal, Pemprov Jatim bersama Pemkab Pasuruan kini memfokuskan perhatian pada pemulihan infrastruktur dasar masyarakat di desa-desa penyangga.
Langkah tersebut diambil setelah laporan penanganan mencatat terjadinya kerusakan parah pada jaringan distribusi air bersih warga.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan, pemulihan pasokan air bersih bagi warga sekitar hutan merupakan bagian tak terpisahkan dari manajemen darurat karhutla. Perlindungan warga desa penyangga dan keberlangsungan pasokan air harus dipastikan agar dampak sosial-ekonomi tidak semakin meluas.
“Tentu, kita juga harus menjaga sumber air dan memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi,” ujar Khofifah saat memimpin Untuk menanggulangi krisis air secara cepat, Pemprov Jatim membagi skema penanganan menjadi dua tahap.
Untuk jangka pendek, bantuan armada tangki air bersih (dropping air) dikerahkan guna memasok kebutuhan harian warga di desa-desa terdampak.
Sementara untuk jangka panjang, Pemprov Jatim berkolaborasi dengan Pemkab Pasuruan melakukan pemetaan geologis untuk menyiapkan program pengeboran sumur air serta penarikan jalur pipa baru dari sumber air yang masih terlindungi.
“Ikhtiarnya akan sama-sama kita lakukan. Kalau sumur bor nanti bersama Pak Bupati. Kalau dari Pemprov, karena kita sudah melakukan di banyak tempat, jika sumber airnya ada, kita tarik melalui pipa. Makanya, jangka pendeknya memang dropping air bersih, tetapi jangka panjangnya harus ada sumur bor atau penarikan pipa baru,” papar Khofifah.
Diketahui, kawasan Tahura Raden Soerjo sendiri memiliki luas mencapai 27.868,30 hektare yang membentang di enam kabupaten/kota dan menopang kehidupan 57 desa penyangga.
Keberadaan ekosistem hutan ini sangat vital sebagai kawasan tangkapan air, penyimpan karbon, dan penjaga keseimbangan tata air kawasan pegunungan di Jawa Timur.
Oleh karena itu, penanganan pasca-kebakaran juga diarahkan pada perlindungan vegetasi di sekitar mata air agar fungsi hidrologis kawasan tidak mengalami kerusakan permanen.
Tak hanya penanganan krisis air, Rapat Koordinasi yang dihadiri jajaran Forkopimda Pasuruan, Perhutani, BPBD, Dinas Kehutanan, hingga Balai Gakkum LHK tersebut juga menekankan evaluasi total terhadap aspek keselamatan petugas dan relawan.
Duka mendalam menyelimuti operasi pemadaman tahun ini setelah lima relawan gugur dan satu relawan lainnya harus dirawat di RSUD Dr Soetomo Surabaya akibat terjebak kobaran api dan angin kencang saat pemadaman di kawasan Gunung Bromo.
Khofifah menyampaikan duka cita mendalam dan memastikan Pemprov Jatim menanggung seluruh biaya perawatan korban luka, sementara tim Dinsos serta BPBD telah disebar untuk bertakziah ke rumah duka para ahli waris.
“Saat ini harus kita lakukan sekarang adalah kewaspadaan dan kehati-hatian para relawan. Yang di Bromo itu sesungguhnya mereka tidak di area karhutla, tetapi ada angin kencang sehingga kecepatannya tidak bisa dimitigasi secara lebih aman,” kata Khofifah.
Mengingat masih terdeteksinya 92 titik panas (hotspot) di area Tahura R Soerjo dan sulitnya akses darat akibat medan yang terjal, Pemprov Jatim telah mengajukan permohonan perbantuan helikopter pemadam (water bombing) ke pemerintah pusat.
“Kita sudah mengomunikasikan agar mendapatkan perbantuan helikopter untuk water bombing. Saya rasa kalau ada water bombing kita bisa lebih efektif menembus medan sulit,” papar Khofifah.
Berdasarkan laporan Dinas Kehutanan Jatim, sebanyak 493 personel gabungan terlibat dalam penanganan karhutla selama periode 13-19 Oktober 2026 di wilayah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Personel tersebut terdiri atas Polisi Kehutanan, Manggala Agni, BPBD, Polri, penyuluh kehutanan, MPA, relawan, dan masyarakat.
Mengingat perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), potensi hujan merata baru akan terjadi pada periode Desember hingga Februari 2027, Pemprov Jatim memadukan upaya teknis di lapangan dengan langkah spiritual.
Menanggapi penetapan status kedaruratan kekeringan di 25 kabupaten/kota, Gubernur Khofifah resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.8.1/37860/011.2/2026 tentang Pelaksanaan Salat Istisqa’.
Melalui edaran tersebut, bupati/wali kota, ormas Islam, pondok pesantren, hingga pengurus masjid diimbau menggelar Salat Istisqa’ secara serentak dan masif guna memohon diturunkannya hujan rahmat.
“Kemarin itu adalah sifatnya hanya seruan lisan. Tapi, hari ini saya menandatangani surat edaran kepada pesantren, pimpinan organisasi Islam, Dewan Masjid, dan MUI untuk dapat menyelenggarakan Salat Istisqa’ secara lebih masif,” papar Khofifah.
Orang nomer satu di Jatim itu juga mengimbau masyarakat untuk ikut mencegah karhutla dengan tidak menyalakan api di sekitar kawasan hutan, mematuhi pembatasan akses, serta segera melaporkan kemunculan titik asap kepada petugas.
“Yang kita perjuangkan adalah keselamatan manusia dan keberlanjutan kehidupan. Petugas harus terlindungi, warga harus aman, dan sumber air harus tetap terjaga. Inilah tanggung jawab bersama yang harus kita jalankan dengan gotong royong,” urai Khofifah.
Bupati Pasuruan, HM Rusdi Sutejo menambahkan Pemkab Pasuruan juga menyiapkan rencana jangka panjang penanganan kerusakan jaringan air bersih.
Yakni pembangunan tiga titik sumur bor, dengan rincian dua titik di Desa Jatiarjo dan satu titik di Desa Dayurejo. Pembangunan sumur bor itu diharapkan menjadi solusi untuk memperkuat ketersediaan air bersih bagi warga, khususnya saat terjadi bencana yang berpotensi mengganggu jaringan distribusi.
“Solusi permanen itu untuk ketika ada bencana seperti ini, sehingga tidak sampai kekurangan air bersih, yaitu dilakukan pengeboran. Pengeboran untuk di dua desa. Kalau di Jatiharjo, kemungkinan butuh dua titik pengeboran dan di Desa Dayurejo cukup satu titik,” ucap Mas Rusdi, sapaan akrabnya.
Selain jangka panjang, Pemkab Pasuruan juga langsung melaksanakan upaya distribusi air bersih ke seluruh desa terdampak, setiap hari.
Terutama di tiga desa, yakni Desa Jatiarjo dan Dayurejo di Kecamatan Prigen, serta Desa Tambaksari di Kecamatan Purwodadi.
Terkait kebakaran yang merusak sejumlah pipa berbahan HDPE dan PVC, Pemkab Pasuruan juga akan langsung menggantinya dengan menggunakan pipa besi.
“Kalau kita lakukan perbaikan, tentu itu pipanya kita ganti besi karena sudah pasti tahan dari kobaran api,” imbuh Mas Rusdi. [hil.ina.gat]
