Pemprov Jatim, Bhirawa – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui peningkatan kualitas data Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan optimalisasi pemanfaatan data INAPROC.
Pesan itu mengemuka dalam Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas dan Optimalisasi Pemanfaatan Data INAPROC dalam Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa yang digelar di Gedung Pekerjaan Umum (PU) Sapta Taruna, Jalan Gayung Kebonsari No. 167, Surabaya, Rabu (22/7/2026).
Dalam sambutan, Plt Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Mas’odi, S.Kom., MMT, yang mewakili Arif Endro Utomo, S.T., M.T, Plt Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setdaprov Jatim, pemerintah daerah menekankan bahwa RUP merupakan fondasi utama dalam proses pengadaan.
Kualitas data yang tertib, lengkap, dan tepat waktu dinilai menjadi kunci agar pelaksanaan pengadaan lebih terencana dan transparan. Pernyataan ini sejalan dengan urgensi pemanfaatan INAPROC sebagai instrumen pendukung monitoring dan evaluasi kinerja pengadaan barang dan jasa.
Dalam sambutan itu dijelaskan bahwa RUP bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan juga sumber informasi penting bagi publik dan pelaku usaha.
“Melalui RUP yang disusun dengan baik, proses pengadaan diharapkan berlangsung lebih akuntabel, kompetitif, dan terbuka. Sebaliknya, kesalahan pengisian data dapat berdampak pada kelancaran pelaksanaan pengadaan di tahap berikutnya,” ujar Odi begitu ia karib disapa.
Odi juga menyoroti masih ditemukannya sejumlah persoalan dalam penyusunan RUP, mulai dari ketidaktepatan atribut paket, penggunaan metode pemilihan yang belum sesuai, hingga jadwal pelaksanaan yang tidak sinkron. Kondisi itu dinilai perlu segera dibenahi agar kualitas perencanaan pengadaan meningkat secara menyeluruh.
Bimtek ini dipandang sebagai ruang strategis untuk meningkatkan kapasitas aparatur dari kementerian, lembaga, dan perangkat daerah dalam memahami kebijakan serta teknis penyusunan RUP.
“Kami berharap peserta tidak hanya memahami aturan, tetapi juga mampu mengidentifikasi dan memperbaiki kualitas data secara langsung di instansinya masing-masing,” cetusnya.
Melalui kegiatan tersebut, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif terkait ketepatan jenis pengadaan, metode pemilihan, jadwal, dan sumber pendanaan. Selain itu, semangat perbaikan berkelanjutan juga menjadi pesan penting agar tata kelola pengadaan tidak berhenti pada tataran seremonial.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan dukungan terhadap kolaborasi lintas instansi dalam memperkuat tata kelola pengadaan berbasis data. Sinergi ini dinilai penting untuk mendorong praktik pengadaan yang lebih efisien, transparan, dan konsisten dengan kebutuhan lapangan.
Di akhir sambutan, ia menjelaskan jika pihaknya sangat mengapresiasi atas kepercayaan yang diberikan sebagai tuan rumah kegiatan tersebut. “Harapannya, bimtek ini memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas perencanaan pengadaan di seluruh satuan kerja peserta,” ujar dia menutup. [aya.kt]
