Gresik, Bhirawa – Arus pertumbuhan industrialisasi yang terus bergerak di berbagai wilayah Kabupaten Gresik dinilai membawa tantangan besar bagi seluruh aspek kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Sehingga menuntut masyarakat lokal untuk mampu beradaptasi dan mengambil peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi kebutuhan dunia industri.
Realitas tersebut mengemuka dalam Diskusi Kopi Gresik Episode 3 bertajuk “Red Zone Gresik: Industrialisasi Menggeser Kota Santri” yang digelar Local Media Network (LMN) di D’jiwana Caffe, Kecamatan Dukun, Kabupaten Selasa (28/7/2026). Diskusi yang mendatangkan sejumlah narasumber kompeten itu dihadiri ratusan peserta.
Ketua Bidang Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Manjelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gresik Nur Faqih mengatakan, wilayah Gresik Pantura selama ini dikenal memiliki fondasi keagamaan yang kuat dengan ratusan pondok pesantren serta tradisi religius yang masih kuat di tengah masyarakat. Namun demikian, perkembangan kawasan industri membawa konsekuensi sosial yang harus diantisipasi sejak dini.
Menurut Nur Faqih, ancaman terbesar pertumbuhan Industrialisasi bukan semata-mata berdirinya pabrik atau perusahaan, melainkan perubahan sosial yang akan turut mengiringi ketika investasi dan masyarakat pendatang dari berbagai daerah mulai memasuki wilayah Kabupaten Gresik.
“Ketika wilayah utara mulai dipadati pendatang, maka akan muncul budaya-budaya baru yang sebelumnya tidak pernah kita temui. Ini sesuatu yang tidak bisa dihindari dan harus dipersiapkan sejak sekarang,” ujarnya.
Nur Faqih menjelaskan, masyarakat Pantura perlu menyiapkan diri menghadapi era multikultural dengan memperkuat nilai Islam rahmatan lil alamin, toleransi, serta kemampuan beradaptasi terhadap keberagaman suku, budaya, dan agama. Menurutnya, masyarakat harus menjadi tuan rumah yang baik tanpa kehilangan identitas religius yang selama ini menjadi ciri khas Gresik.
Selain urbanisasi, ia pun menyoroti tantangan generasi muda di era digital. Penggunaan gawai, media sosial, dan kecerdasan buatan (AI) yang semakin masif berpotensi menurunkan kepekaan sosial jika tidak diimbangi dengan budaya literasi dan kemampuan berpikir kritis.
“Kalau otak tidak dibiasakan berpikir dan hanya menerima informasi secara instan, maka kemampuan analisis dan kepekaan sosial bisa menurun. Karena itu pendidikan, pesantren, sekolah, dan keluarga harus bersama-sama membimbing generasi muda,”terangnya.
Sementara tokoh masyarakat Kecamatan Dukun, Agus Ahmad Musfis Salam atau Gus Salam menyebut banyak pesantren di Gresik kini mulai membuka sekolah vokasi dan pendidikan keterampilan sebagai bentuk respons terhadap perubahan zaman. Langkah tersebut dinilai penting agar para santri memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman.
“Pesantren sudah mulai menjawab tantangan zaman. Banyak yang membuka sekolah vokasi dan pendidikan keterampilan agar para santri memiliki bekal yang cukup ketika memasuki dunia kerja tanpa meninggalkan nilai-nilai keagamaan,”ujarnya.
Ia pun mengingatkan bahwa industrialisasi juga memunculkan persoalan sosial baru, mulai dari perubahan pola pendidikan, berkurangnya pengawasan orang tua akibat jam kerja panjang, hingga tantangan moral di lingkungan masyarakat industri.
“Karena itu, pesantren tidak cukup hanya menjadi lembaga pendidikan agama, tetapi juga harus menjadi benteng moral dan pusat pembinaan karakter generasi muda,”tegasnya.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Gresik Agustin Halomoan Sinaga menegaskan bahwa menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Tetapi seluruh elemen masyarakat mulai dari tingkat RT, RW, pemerintah desa, tokoh agama, hingga pemerintah kecamatan juga harus terlibat aktif.
“Yang paling mengetahui kondisi wilayah adalah masyarakat sendiri. Karena itu, peran RT, RW, kepala dusun, kepala desa, dan tokoh masyarakat sangat penting dalam menjaga ketertiban lingkungan,”ujar Sinaga dalam paparannya.
Menurutnya, penguatan sistem pengawasan berbasis masyarakat menjadi kebutuhan mendesak di tengah pertumbuhan kawasan industri yang terus berkembang. Karena itu, Satpol PP mendorong kembali pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) sebagai bentuk deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Selain persoalan keamanan lingkungan, Sinaga juga menyoroti berbagai pelanggaran yang masih ditemukan di lapangan, mulai dari peredaran minuman keras, praktik prostitusi terselubung, hingga aktivitas ekonomi ilegal. Dalam beberapa operasi yang dilakukan Satpol PP bersama instansi terkait, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku maupun pekerja di sejumlah tempat hiburan berasal dari luar Kabupaten Gresik.
Ia mengungkapkan bahwa perkembangan ekonomi dan industri turut menarik arus pendatang dari berbagai daerah. Karena itu, pengawasan sosial di tingkat lingkungan menjadi sangat penting agar pertumbuhan ekonomi tidak diikuti meningkatnya persoalan sosial yang berpotensi mengganggu identitas Gresik sebagai Kota Santri.
“Satpol PP tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat dan media. Karena itu, kami mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama menjaga Kabupaten Gresik,”jelasnya.
Sinaga juga menyinggung sejumlah kasus yang berhasil diungkap aparat dalam beberapa waktu terakhir, seperti temuan gudang penyimpanan narkotika dan gudang rokok ilegal. Menurutnya, kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa pengawasan tidak bisa hanya mengandalkan aparat, tetapi memerlukan keterlibatan aktif masyarakat untuk melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing.
Sinaga mengakui bahwa berbagai persoalan sosial seperti prostitusi dan pergaulan bebas masih menjadi tantangan di banyak daerah, termasuk Gresik. Ia menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga dipengaruhi faktor ekonomi, lingkungan sosial, dan lemahnya pengawasan keluarga.
“Pencegahan yang paling efektif adalah ketika masyarakat ikut peduli dan bersama-sama menjaga lingkungannya. Pemerintah akan terus melakukan pengawasan, tetapi keberhasilan menjaga ketertiban tetap membutuhkan peran seluruh elemen masyarakat,” katanya.
Diskusi tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa industrialisasi dan identitas Gresik sebagai Kota Santri tidak harus dipertentangkan. Para narasumber sepakat bahwa kolaborasi antara pemerintah, pesantren, tokoh agama, masyarakat, dan dunia usaha menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian nilai-nilai religius. Dengan sinergi tersebut, Gresik diharapkan mampu berkembang sebagai daerah industri yang maju tanpa kehilangan jati dirinya sebagai Kota Santri. [eri.kt]
