Pemprov Jatim, Bhirawa – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Organisasi Sekertariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Jawa Timur (Jatim) menggelar Wawancara Zona Integritas Reformasi Birokrasi Berdampak Untuk Kesejahteraan Rakyat. Kegiatan tersebut diadakan di Ruang Binaloka Adhikara, Kantor Sekertariat Provinsi Jawa Timur, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Selasa (15/9/2026) siang.
Dalam acara tersebut, hadir sebagai peserta Unit Pelayanan Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja (BLK) Surabaya, Disnakertrans Provinsi Jatim. Dalam paparannya, Kepala BLK Surabaya, Isman Widodo membeberkan capaian Reformasi Birokrasi melalui Zona Integritas yang berfokus pada penurunan risiko, peningkatan pelayanan, dan penguatan integritas.
“Pada tahun 2026 ini, kami telah menyusun manajemen risiko dengan total 50 risiko, terdiri dari 28 risiko kepatuhan, 6 risiko kecerdasan, dan 13 risiko kinerja,” ujar Isman.
Dari analisis tersebut, risiko residual yang semula berkategori tinggi berhasil diturunkan menjadi 9 risiko dengan kategori sedang. “Ini mengimplementasikan pengendalian preventif, pengendalian proses, dan pengendalian monitoring,” tambahnya.
Terkait integritas, Isman menegaskan bahwa sejak 2012 tidak ada laporan gratifikasi di internal BLK Surabaya. “Alhamdulillah, tidak ada laporan pengendalian gratifikasi,” katanya.
Untuk penanganan pengaduan masyarakat, BLK Surabaya beralih dari kotak saran fisik ke sistem digital. “Saat ini kami mengandalkan pengaduan melalui aplikasi Visibel Mas, ruang pekerjaan, dan insandar,” jelas Isman.
Ia juga menyebut bahwa sistem pelaporan internal (SIPB) sebagai whistleblower system belum menerima laporan pelanggaran. “Satu-satunya, belum ada laporan SIPB yang kami terima,” ucapnya.
Dari sisi kinerja pelayanan, BLK Surabaya mencatat realisasi 100% tepat waktu. Waktu penyelesaian pengaduan yang sebelumnya 3×24 jam kini lebih responsif. Bahkan, durasi layanan pelatihan dipangkas drastis dari 8 hari menjadi 1 hari.
“Tahapan pelayanan juga kami efisiensi, dari 13 tahapan menjadi 12 tahapan,” kata Isman menambahkan.
Indeks Kepuasan Masyarakat Naik, Survei Anti-Korupsi Membaik
Capaian kepuasan masyarakat juga menunjukkan tren positif. Survei Persepsi Anti-Korupsi tahun 2025 mencapai 3,947, dan pada 2026 naik menjadi 3,98.
Sementara Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2025 tercatat 89,12 dan pada Triwulan II 2026 mencapai 89,92. “Untuk penerapan kompensasi pelayanan dari 2025 sampai 2026 tidak ada,” tegas Isman, menandakan layanan berjalan tanpa kendala berarti.
Pemanfaatan layanan digital juga meningkat. Pada Triwulan II 2026, penggunaan single sign-on mencapai 5.998 lini dan 22 jendela offline yang ada. BLK Surabaya juga gencar memasang spanduk kampanye internal-eksternal serta memanfaatkan media sosial, vendor, dan event untuk menjangkau masyarakat. “Dalam dua tahun terdekat, BLK semakin dikenal masyarakat. Setiap pendatang pelayanan juga meningkat,” ujar Isman.
Data peserta pelatihan pun terus bertambah. “Data member per Mei 2025 meningkat per Juni 2026 menjadi 25.959 orang,” paparnya menambahkan.
Menjawab pertanyaan soal Sumber Daya Manusia (SDM), Isman menjelaskan budaya kerja di BLK Surabaya dibangun lewat apel pagi setiap hari dan rapat evaluasi mingguan setiap Senin. “Ini sudah menjadi budaya. Kami diskusi bersama soal penempatan, inovasi, hingga kendala anggaran,” katanya.
Ia menilai apel harian efektif menumbuhkan rasa malu positif bagi pegawai yang absen, sekaligus memperkuat kekeluargaan. “Kita saling mengingatkan, termasuk ke saya kalau ada kekurangan,” tuturnya.
Terkait manajemen talenta, BLK Surabaya memetakan kompetensi pegawai, terutama instruktur sebagai core business. Kebutuhan kompetensi diidentifikasi dari evaluasi peserta, feedback alumni, dan kunjungan ke industri mitra seperti Toyota dan Daikin.
“Kami berpacu pada peta kompetensi jabatan Permenpan RB No. 4 Tahun 2021 untuk instruktur, lalu minimalkan gap kompetensi dengan kebutuhan industri,” pungkas Isman. [aya.kt]
