Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin
DPR RI Jakarta, Bhirawa.
Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, mendesak pemerintah segera melakukan intervensi konkret untuk menstabilkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang mengalami penurunan tajam di tingkat petani.
Penurunan harga tersebut disebut mulai terjadi setelah pemerintah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dirancang menjadi eksportir tunggal komoditas sumber daya alam (SDA) strategis guna mengatasi praktik under invoicing dan memperkuat tata niaga ekspor nasional.
Syafruddin menilai, tujuan pembentukan DSI sejatinya baik untuk memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas nasional. Namun, implementasi kebijakan tersebut tidak boleh justru menimbulkan ketidakpastian pasar dan merugikan petani sawit.
“Keberadaan DSI seharusnya mampu mengerek harga jual tandan sawit petani, bukan malah menjadi benalu baru dalam rantai distribusi. Jangan sampai kebijakan yang dibuat negara justru memperlemah posisi petani di lapangan,” tegas Syafruddin di Jakarta, Sabtu (23/5/2026)..
Ia menyoroti anjloknya harga TBS di sejumlah daerah yang dinilai sudah berada di bawah kewajaran. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap pendapatan petani rakyat yang selama ini menjadi tulang punggung industri sawit nasional.
Menurut Syafruddin, pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak pembentukan DSI terhadap mekanisme pasar dan rantai distribusi komoditas sawit. Selain itu, pemerintah juga diminta memastikan tidak terjadi permainan harga oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi transisi kebijakan.
“Kalau setelah pembentukan DSI harga sawit tetap jauh berbeda dibanding sebelum kebijakan ini diterapkan, itu artinya negara kalah dengan tengkulak dan para pemain pasar. Dan saya kira ini nggak boleh terjadi, negara sekali lagi harus intervensi agar petani sawit sejahtera,” ujarnya.
Ia menegaskan, negara tidak boleh membiarkan petani sawit menghadapi ketidakpastian harga tanpa perlindungan yang jelas. Pemerintah perlu memastikan tata niaga sawit berjalan sehat, transparan, dan memberikan manfaat langsung bagi petani.
Ia juga meminta kementerian terkait segera membuka ruang dialog dengan pelaku industri, koperasi, dan asosiasi petani sawit guna mencari solusi konkret demi menjaga stabilitas harga dan keberlanjutan industri sawit nasional.
“Petani sawit tidak membutuhkan janji, tetapi kepastian harga dan keberpihakan negara,” pungkas Ketua DPW PKB Kalimantan Timur itu. [ira.hel].
