Surabaya, Bhirawa – Guru Besar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD menekankan pentingnya membangun kesadaran berdemokrasi di kalangan mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. Mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip-prinsip kehidupan bernegara dan menjadikannya landasan ketika kelak memegang tanggung jawab kepemimpinan.
Hal tersebut disampaikan Mahfud MD menjelang kegiatan Kuliah Soetandyo bertajuk Integritas Politik dan Kualitas Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045, yang dirangkaikan dengan Media Gathering. Dalam forum tersebut, ia membahas demokrasi, integritas politik, serta upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Menurut Mahfud, mahasiswa perlu memahami berbagai persoalan dalam penyelenggaraan negara, termasuk catatan yang perlu dikoreksi dalam praktik kepemimpinan saat ini. Koreksi tersebut, kata dia, harus dilakukan melalui mekanisme konstitusional. “Kalau terjadi pergantian kepemimpinan karena proses konstitusional, kita harus menyiapkan orang-orang yang lebih menghayati demokrasi,” ujarnya, Kamis (29/10).
Ia berharap mahasiswa tidak hanya memahami demokrasi sebagai konsep akademis, tetapi juga mampu menjadikannya sebagai dasar berpikir dan bertindak ketika kelak menjadi pemimpin.
Mahfud juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kewajiban aparat kepolisian dalam menjaga keamanan saat demonstrasi.
Menurut dia, demonstrasi merupakan hak mahasiswa yang tidak boleh direpresi. Namun, aparat kepolisian juga memiliki tanggung jawab menjaga keamanan agar aksi penyampaian pendapat tidak berujung pada tindakan anarkis yang merugikan masyarakat. “Demo itu hak mahasiswa. Tidak boleh direpresi. Tapi polisi menjaga keamanan juga itu kewajiban,” katanya.
Mahfud menilai mahasiswa dan aparat kepolisian perlu menjalankan peran masing-masing secara proporsional. Mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi, sedangkan polisi bertugas menjaga keamanan dengan baik.
Terkait penjemputan paksa dan penangkapan dalam aksi demonstrasi, Mahfud mengatakan penilaiannya perlu melihat kasus secara spesifik. Ia menyinggung penangkapan dalam aksi pada Agustus lalu yang, menurut keterangannya, melibatkan lebih dari 6.000 orang, dengan lebih dari 4.000 orang kemudian dilepaskan. “Berarti keliru tangkap, kan? Supaya tidak terjadi lagi, orang-orang yang tidak seharusnya ditangkap ikut ditangkap,” ujarnya.
Sementara itu, Dekan FISIP Universitas Airlangga (Unair) M. Muttaqien, S.IP., M.A., Ph.D. mengatakan kuliah tersebut diharapkan dapat memberikan kerangka teoretis kepada mahasiswa dalam memahami dinamika hukum dan kehidupan bernegara.
Ia menegaskan, lingkungan kampus tidak boleh hanya menjadi menara gading, tetapi harus berkontribusi terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Karena itu, tradisi akademis perlu diperkuat agar mahasiswa memiliki kerangka berpikir yang tepat dalam membaca berbagai fenomena sosial dan politik.
Menurut Muttaqien, kegiatan tersebut terbuka bagi peserta yang mendaftar. Panitia mencatat sekitar 600 peserta, termasuk mahasiswa dan kalangan lain, sementara permintaan untuk mengikuti kegiatan masih cukup tinggi karena kapasitas tempat terbatas.
Kuliah Soetandyo tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan dies natalis. Melalui forum akademis ini, mahasiswa diharapkan semakin memahami dinamika kenegaraan, aspek hukum, dan pentingnya integritas politik dalam mempersiapkan masa depan Indonesia. [ina.wwn]
